Kala itu Lulung menjabat sebagai Koordinator Komisi E DPRD DKI. Dia menceritakan dirinya sempat memanggil Firmansyah selama beberapa kali sebelum paripurna pengesahan APBD-Perubahan 2014.
"Hasil pembahasan itu tidak pernah dilaporkan kepada saya dari dulu. Di pemeriksaan juga saya katakan, saya minta tolong supaya Pak Firman ketemu saya. Itu tanggal 11 Agustus, pas tanggal 12 Agustus sebelum paripurna itu, 2014 yah," kata Lulung saat dihubungi, Jumat (30/10/2015).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ketakutan Lulung pun rupanya terjawab sudah dengan mencuatnya pengadaan barang uniterruptible power supply (UPS) untuk 25 sekolah yang tersebar di Ibu Kota. Dia pun mengelus dada karena tidak ikut terlibat apalagi menandatangani dokumen yang diberikan oleh Fahmi.
"Allah sudah berikan petunjuk kepada saya saat itu untuk tidak tanda tangan. Saya tidak menandatangani karena berita acaranya itu saya tahan," kata politisi PPP itu.
Mengenai dakwaan yang menyebut Firmansyah dan Fahmi menerima fee karena berhasil meloloskan UPS, Lulung mengaku tidak tahu. Dia pun enggan mengomentarinya lebih jauh.
"Kan yang di dakwaan saudara Pak Firman dan Pa Fahmi, itu tolong tanya sama dia saja. Setahu saya sih saya tidak mengerti tentang itu (fee dari anggaran UPS). Saya enggak berhak dan enggak tahu jadi enggak bisa dong bicara (kalau) mereka terima karena saya enggak tahu," pungkasnya. (aws/dhn)











































