Kecewa, Tim Kampanye SBY-JK Bali Tolak BBM Naik
Rabu, 02 Mar 2005 15:00 WIB
Denpasar - Rasa kecewa terhadap Pemerintah SBY-JK ternyata juga dialami pendukungnya. Tim Kampanye SBY-JK Provinsi Bali ikut menolak kenaikan harga BBM. SBY dinilai telah melanggar visi dan misinya selama kampanye."Dengan menaikkan harga BBM, SBY telah melanggar visi dan misi. Sebab dari 7 agenda di bidang ekonomi dan kesejahteraan, tidak ada program untuk menaikkan harga BBM," tukas I Gede Pasek Suardika kepada detikcom di Denpasar, Rabu (2/3/2005).Wakil Ketua Tim Kampanye SBY-JK Provinsi Bali itu menyesalkan kebijakan kenaikan harga BBM oleh SBY karena SBY belum menuntaskan program utamanya, yakni pemberantasan korupsi."Seharusnya SBY menangkap dan mengadili para koruptor di Pertamina, seperti penyelundup, mark up, dan KKN. Hasil sitaan para koruptor itulah yang seharusnya digunakan sebagai subsidi BBM," ujar Suardika.Jika dananya masih kurang, lanjut dia, maka kekurangan subsidi bisa dibebankan kepada rakyat. Dirinya yakin rakyat akan menerima kenaikan harga BBM jika koruptor sudah diadili dan uangnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat."Jadi bukan rakyat yang seharusnya menanggung beban negara, tapi para koruptor," tukas Suardika.Dia juga menyesalkan sikap SBY yang tidak memperhatikan kaum minoritas masyarakat Hindu dan Budha. Sebab sebelumnya SBY menunda kenaikan harga BBM terkait Hari Raya Lebaran dan Imlek."Pada bulan Maret ini umat Hindu akan memperingati Galungan tanggal 8 hingga 10, Nyepi tanggal 11, dan Kuningan tanggal 19. Warga akan terbebani dengan kenaikan harga sembako sebagai dampak kenaikan harga BBM," urainya."Dan lagi sangat ironis, SBY menaikkan harga BBM hanya selang satu hari setelah berkunjung ke Bali. Untuk itu kami mendesak SBY kembali menjalankan visi dan misi yang telah dijanjikan kepada rakyat," tukas Suardika.Tujuh agenda di bidang ekonomi dan kesejahteraan yang disampaikan dalam kampanye SBY-JK adalah perbaikan dan penciptaan kesempatan kerja, peningkatan kerja dan stabilitas ekonomi makro, penghapusan kemiskinan, peningkatan akses rakyat terhadap pendidikan dan kesehatan, penghapusan ketimpangan dalam berbagai bentuk, serta perbaikan pengelolaan sumber daya manusia dan pelestarian mutu lingkungan hidup.
(sss/)











































