Ditinggal KMP, Gerindra: Demi Rakyat Kami Suarakan Meski Sendiri!

Jakarta - Koalisi Merah Putih (KMP) tak solid dalam menyikapi RAPBN 2016. Sikap yang diambil Gerindra menolak RAPBN 2016 tak diamini oleh parpol anggota KMP lainnya. Apa alasan Gerindra?

"Dari awal Pak Prabowo sampaikan, sekalipun sndirian, selama suarakan suara rakyat kami akan tetap suarakan!" ucap Wakil Ketua Umum Gerindra Edhy Prabowo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (30/10/2015).

Edhy mengatakan, penyusunan RAPBN 2016 menyisakan banyak masalah. Tidak hanya Gerindra, tapi semua fraksi juga menyampaikan temuan masalah-masalah dalam RAPBN 2016 yang kemudian disebut sebagai 'catatan'.

Hanya saja, fraksi lain mengambil sikap menerima dengan catatan sementara Gerindra bersikap menolak. Alasannya, menerima dengan catatan sama saja dengan menerima, tidak ada jaminan catatan itu diperhatikan pemerintah. Sehingga lebih baik ditolak agar jadi sejarah dan pelajaran bagi pemerintah.

"(KMP) nggak solid gimana? Ini menunjukkan kebenaran kok, fakta yang kita hadapi. Bahwa rakyat meminta ini, terus nggak didengar. Anda mau itu?" tanya Edhy.

Presiden Jokowi sudah mengutus Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro untuk melobi Gerindra agar mengubah sikap. Tak tanggung-tanggung lobi itu dilakukan ke Prabowo Subianto. Tapi tetap saja Gerindra bergeming.

Beberapa masalah yang disampaikan Gerindra itu di antaranya soal dana PMN sebesar Rp 40,4 triliun yang ditambahkan ke BUMN, soal target penerimaan pajak yang terlalu tinggi, kemudian anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang malah dikurangi, dan lainnya.

"Menkeu menyampaikan (ke Prabowo soal dana PMN) untuk BUMN bisa postponed (ditunda -red). Tapi kan dalam kenyataannya hari ini belum ada. Kita maunya fakta," ucap ketua komisi IV itu.

"Sekali lagi ini bukan untuk melawan atau apa, tapi menyampaikan kebenaran dengan cara kami. Ini yang kami dengar dari konstituen kami," tegas Edhy.
 
Sementara itu, rapat paripurna DPR tentang RAPBN 2016 masih dalam skorsing hingga pukul 19.00 WIB. Lobi dilakukan antar pimpinan DPR dan pimpinan fraksi termasuk pemerintah. (bal/tor)