"Ya tentu kita mau ada musyawarah-mufakat. Anggaran harus pro-rakyat," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua DPR ini, di sela rapat paripurna soal RUU APBN 2016, di Gedung DPR, Jumat (30/10/2015).
Gerindra mengajukan syarat agar RUU APBN 2016 disetujui partai pimpinan Prabowo Subianto ini, yakni anggaran Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk BUMN harus dienyahkan dari RUU APBN 2016.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, BUMN justru harus menyumbang pada negara, bukannya malah menerima duit negara. Secara umum, semua catatan dari pihaknya harus diperhatikan pemerintah supaya APBN 2016 sah pada rapat hari ini.
"Kalau catatan itu diterima, kita lihat nanti kita rapatkan lah," kata dia.
(dnu/tor)










































