Disebut Ahok Tendensius, Kepala BPK DKI: Semua Auditor Profesional

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) menuding hasil audit BPK DKI terhadap pembelian sebagian lahan RS Sumber Waras sangat tendensius. Menanggapi itu, Kepala BPK DKI Efdinal mengaku semua auditornya bekerja secara profesional.

"Semua auditor BPK itu profesional dan bertanggungjawab. Mereka melaksanakan tugas mulia mengaudit pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara berdasarkan UU yang diamanatkan oleh rakyat Indonesia," ujar Efdinal melalui pesan singkat, Jumat (30/10/2015).

Efdinal memastikan tudingan tersebut tidak berdasar. Sebab menurutnya seluruh auditor BPK sudah bekerja berdasarkan sumpah jabatan yang diamanatkan.

"Mereka bekerja diawali dengan niat Ibadah kepada Allah SWT. Tidak ada yang mereka takutkan bahkan mati pun di lapangan mereka ikhlas dan sudah siap demi melaksanakan tugas negara dan Ibadah kepada Allah SWT," lanjutnya.

Sebelum ini, Ahok menanggapi rencana Pansus DPRD DKI melaporkan hasil investigasinya terhadap pembelian sebagian lahan RS Sumber Waras. Dia kemudian membandingkan pembelian UPS (Uninterruptible Power Supply), scanner dan ESMS (Electronic System Management Sekolah) yang tidak tercantum dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2014 tetap dibeli, tapi tidak dipermasalahkan. Sementara RS Sumber Waras yang sudah dibahas dalam KUA-PPAS justru malah dipermasalahkan.

Ahok itu juga telah berkirim surat kepada Dewan Etik BPK RI untuk memeriksa dugaan adanya pelanggaran etika oleh penyidik BPK DKI. Sebab dia menilai apa yang dilakukan BPK DKI sangat tendensius.

"Kan kalau pembelian tanah nih sudah terang jelas final kalau kamu mau balikin bisa enggak balikin? Enggak bisa loh mesti jual balik, jual balik ada BPHTB lagi pajak. Siapa yang mau nanggung? Terus kalau jual balik sekarang, kan BPK perintahkan kita jual balik nih batalin, gimana mau batal sudah beli kok? Kalau kamu jual, ada kerugian negara enggak? Harga sekarang sudah lebih tinggi loh," jelas Ahok di Balai Kota, Kamis (29/10) lalu.

Ahok merasa permintaan itu tidaklah masuk akal. Sebab lahan yang sudah dibeli Pemprov dengan harga pasar atau appraisal kala itu sudah berbeda dengan harga saat ini.

"Makanya saya bilang BPK DKI itu tendensius, menuduh sesuatu sama Pak Efdinal. Kita lapor kepada (mahkamah) etiknya BPK, makanya dia turun tim lah, termasuk dari KPK ada yang lapor dan minta BPK audit investigasi," sambung dia. (aws/dra)