Tolak PMN untuk BUMN di RAPBN 2016, PDIP Minta Menteri Rini Dicopot

Jakarta - Penolakan terhadap penyertaan modal negara (PMN) untuk BUMN menyeret sang menteri BUMN, Rini Soemarno. Salah satu fraksi yang menolak PMN yaitu PDIP, menilai sudah sewajarnya Rini dicopot dari jabatannya.

"Sebagian fraksi memang tidak sepakat atau meminta PMN ditinjau ulang. Alasannya karena  harus diprioritaskan untuk program lain yang mendorong penciptaan kesepakatan kerja, ketahanan kerja," kata anggota F-PDIP Hendrawan Supratikno di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (30/10/2015).

Bila BUMN masih mendapatkan PMN, pada akhirnya BUMN justru menjadi beban dan bukan aset. Kebijakan Menteri Rini pun dianggap merugikan negara.

"Kebijakannya tidak tepat, memberi beban bagi negara. Kebijakan Bu Rini merugikan keuangan negara," ujar Hendrawan.

Menurutnya, Kementerian BUMN seharusnya dipimpin sosok yang kreatif dan solutif. Oleh karena itu, dia menilai sudah seharusnya Jokowi mempertimbangkan untuk mengganti Rini.

"Saya kira itu yang harus dipertimbangkan (mengganti Rini). Cari figur yang tepat untuk sinergikan BUMN," ucap Ketua DPP PDIP ini.

PDIP menjadi salah satu fraksi yang menolak masuknya alokasi PMN untuk BUMN di RAPBN 2016. Selain itu, fraksi-fraksi lain yang menolak adalah Golkar, PKS, Gerindra, dan PPP. (imk/van)