DPRD DKI Usul Bangun Jalan Alternatif ke Bantargebang, Ahok Menghela Nafas

Jakarta - Komisi D DPRD DKI menyarankan Dinas Kebersihan DKI memikirkan matang-matang rencana swakelola sampah di TPST Bantargebang, termasuk membuat jalur masuk alternatif ke kawasan tempat pembuangan itu. Menanggapi itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) hanya menghela nafas.

"DPRD kan pintar bikin pansus-pansus, kalau temuan BPK masih diterusin enggak? Sumber Waras mengapa mereka ngotot karena temuan BPK kan masa Bantargebang diam-diam semua sih?" kata Ahok sambil menghela panjang nafasnya di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (30/10/2015).

Ahok membandingkan dengan temuan BPK RI terhadap pembelian sebagian lahan RS Sumber Waras yang mendapat tanggapan cepat dari DPRD. Sementara itu, rekomendasi terhadap peninjauan ulang pengelolaan sampah di TPST Bantargebang yang notabenenya sudah diperintahkan sejak lama tidak mendapat perhatian serius dari awal.

Padahal menurut Ahok, masalah pembuangan sampah jauh lebih krusial. Apalagi dia sudah lama merasa keberatan harus terus membayar uang pengelolaan (tipping fee) kepada pengelola swasta, PT Godang Tua Jaya (GTJ) sebesar Rp 400 miliar.

"Dulu mereka bilang temuan BPK patut dan wajib dilaksanakan. Kok yang Bantargebang enggak (cepat dilaksanakan) ya?" ketusnya.

Sebelum ini, Ketua Komisi D DPRD DKI M Sanusi meminta kepada Dinas Kebersihan DKI dan PT Godang Tua Jaya (GTJ) selaku penglola sampah di TPST Bantargebang untuk mencari win-win solution. Sanusi meminta jangan sampai menimbulkan sengketa hukum hingga kawasan Bantargebang dipasang garis polisi. (aws/aan)