Hari ini, Gubernur Ganjar Mulai Berlakukan Larangan PNS Berkendaraan Pribadi

Purworejo - Mulai hari Jumat (30/10) ini ada peraturan baru yang diujicoba di lingkungan kantor pemerintahan Provinsi Jawa Tengah. Seluruh pegawai dilarang menggunakan kendaraan pribadi dan diimbau menggunakan angkutan umum atau sepeda.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mengatakan aturan tersebut tercetus setelah ada pembicaraan dengan Badan Lingkungan Hidup (BLH) untuk mengurangi polusi udara salah satunya emisi dari kendaraan.

"Simpel saja. Dari teman-teman BLH bicara pengurangan emisi, jadi  kira-kira apa idenya. Emisi terbesar kan kendaraan bermotor, bagaimana kalau coba di hari-hari tertentu tidak gunakan kendaraan pribadi. Di kantor Pemprov sana kita mulai dari situ dulu, dari Setda, SKPD kita mulai," kata Ganjar saat berada di rumahnya, Kutoarjo, Purworejo, Jumat (30/10/2015).

Larangan PNS menggunakan kendaraan bermotor baik pribadi maupun dinas tertuang dalam surat keputusan (SK) Gubernur Jateng nomor 55/54 Tahun 2015. Meski demikian untuk hari pertama ini, baru dilakukan uji coba untuk melihat respons.

"Ini uji coba, ada stretching-nya, ada tahapannya kita mulai dari hari ini, nanti agak diperpendek waktunya. Ini hari jumat ini, nanti berapa bulan lagi jumat ke sekian, harapannya setiap Jumat. Dari situ nanti kita bisa mengerti kira-kira respons seperti apa, respons terhadap kita di Pemprov dan situasi itu di masyarakat," terang Ganjar.

"Masyarakat itu sinis, ikut terlibat, senang, ikut memberikan solusi, atau cuek, efeknya seperti apa," imbuhnya.

Selain mengurangi emisi, ada dampak lain jika peraturan tersebut bisa dijalankan bahkan jadi kebiasaan. Kemacetan di jalan dan menumpuknya kendaraan di kantor akan semakin berkurang.

Ganjar menambahkan, diharapkan peraturan tersebut akan bisa merangsang inovasi untuk transportasi umum di Jawa Tengah. Ia mencontohkan di Jakarta dan Bogor banyak pekerja yang memakai kendaraan pribadi sampai ke lokasi tempat angkutan umum dan melanjutkan perjalanan ke kantor menggunakan transportasi umum.

"Maka seluruh jalan diringkas ke transportasi umum. Kalau itu sudah maka kota tidak terlalu banyak polusi dan kemacetan. Kalau sudah terbiasa, itu jangkanya panjang, akan memunculkan kesadaran transportasi publik harus banyak, harus nyaman, terus kemudian mudah diakses. Pikiran kita akan dipaksa situasi melakukan sebuah terobosan-terobosan membereskan sistem transportasi yang ada," tandasnya.

Meski demikian politisi PDIP tersebut sudah memiliki hipotesis jika akan ada sebagian merasa lelah sehingga berpotensi melanggar. Problem utama juga ada pada kondisi geografis dan cuaca jika pegawai ingin bersepeda.

"Di Semarang saya bayangkan dari tempat tertentu ada problem kondisi kontur. Saya harapkan bisa menyesuaikan diri. Jakarta seramai itu juga datar, ada bike to work jadi tren. Semoga di sini bisa berjalan," terangnya. (alg/try)