Hanya Gerindra yang Menolak, Akankah RAPBN 2016 Diketok DPR?

Jakarta - Seluruh fraksi di DPR telah menyampaikan pandangannya pada rapat di Banggar DPR terkait RAPBN 2016 yang diajukan oleh pemerintah. Dalam rapat yang berlangsung sejak kemarin sore hingga dini hari ini, hanya Fraksi Gerindra saja yang menolak.

"Setelah mencermati pelaksanaan APBN-P 2015, Fraksi Partai Gerindra berpendapat kinerja pemerintahan Jokowi-JK tidak satupun mencapai target. Bahkan jauh di bawah target. Dengan ini, Fraksi Partai Gerindra menyatakan menolak RAPBN 2016. Sekali lagi, menolak RAPBN 2016," kata juru bicara Gerindra di Banggar DPR Wilgo Zainar, Kamis malam (29/10/2015).

Gerindra menyoroti soal tingginya anggaran Penyertaan Modal Nasional (PMN) yang tinggi, padahal realisasinya pada APBN-P 2015 dinilai rendah. Sementara itu anggaran alutsista yang diajukan dinilai rendah.

Sementara itu 'sahabat sejati' Gerindra sesama KMP, Golkar kali ini bertolak belakang. Fraksi Golkar memilih untuk menerima RAPBN 2016, namun dengan 6 catatan.

Pertama adalah RAPBN yang diajukan kurang realistis, kedua meminta pemerintah sungguh-sungguh mempergunakan APBN terutama untuk membayar utang yang sudah jatuh tempo, ketiga belum terlihat kesungguhan untuk mengurangi pemakaian BBM serta mengembangkan riset energi baru terbarukan, keempat soal besarnya anggaran PMN, kelima meminta pemerintah betul-betul mengawasi distribusi dana desa, dan terakhir penerimaan pajak negara masih lambat.

PDIP sebagai partai pengusung Presiden Jokowi juga memberikan catatan-catatan untuk bisa menerima RAPBN 2016. Hal yang paling disorot pun sama, yakni mengenai besarnya PMN yang dianggarkan.

"Kebijakan pembiayaan melalui PMN untuk BUMN senilai Rp 40,32 triliun, PDIP berpandangan alokasi anggaran PMN sudah selayaknya direlokasi untuk program kerakyatan dalam bentuk padat karya," ucap juru bicara F-PDIP Daniel Lumban.

Soal minimnya anggaran alutsista juga disoroti oleh Fraksi Partai Demokrat. Meski kesimpulannya setuju dengan RAPBN 2016, FPD juga meminta pemerintah lebih realistis dalam menetapkan asumsi dasar makro.

Kalau bicara tentang catatan, Fraksi PKS paling banyak memberikan untuk pemerintah. PKS pada akhirnya setuju dengan RAPBN 2016, tetapi ada 18 catatan yang disematkan.

PMN menjadi salah satu catatan itu karena dinilainya rawan diselewengkan. Pencapaian pajak yang masih kurang, hingga pagu anggaran untuk perguruan tinggi yang belum disesuaikan juga memunculkan tanda tanya buat PKS.

Mengenai penerimaan pajak juga jadi catatan kritis dari Fraksi PKB, meski menerima RAPBN 2016. Pendapatan negara juga disebut turun oleh fraksi yang sebetulnya juga merupakan pendukung pemerintah ini. Catatan juga dilontarkan oleh Fraksi PAN kepada pemerintah. Lagi-lagi PMN adalah yang paling menjadi sorotan.

Untuk Fraksi NasDem dan Hanura juga memiliki catatan yang hampir serupa. Lalu terakhir adalah PPP yang sebetulnya tak menegaskan menerima atau pun menolak ketika menyampaikan pandangan. Tetapi pimpinan rapat langsung menyimpulkan bahwa F-PPP menerima RAPBN 2016.

Dengan komposisi seperti ini, akankah RAPBN 2016 disahkan oleh DPR dalam Sidang Paripurna? (bag/asp)