Partai Demokrat Setuju APBN 2016, Tapi Anggaran Alutsista Jadi Sorotan

Jakarta - Partai Demokrat menyatakan menyetujui RUU APBN 2016. Namun syaratnya, harus ada perubahan fundamental sebelum itu disahkan menjadi Undang-undang.

"Fraksi Partai Demokrat pada dasarnya menerima RAPBN 2016 sepanjang pemerintah mengakomodasi seluruh catatan dan pandangan Fraksi Partai Demokrat," kata juru bicara Demokrat di Baleg DPR Rinto Subekti, di Ruang Sidang Banggar DPR, Senayan, Jakarta, Jumat dini hari (30/10/2015).

Catatan-catatan setebal puluhan halaman dibacakan Rinto, bahkan dengan terbatuk dan tersendat karena saking panjangnya. Semua catatan itu harus terakomodasi bila ingin APBN 2016 sah saat sidang Paripurna nanti.

"Fraksi Partai Demokrat berharap RAPBN 2016 dirumuskan dan dilakukan perubahan mendasar terhadap RUU APBN 2016 sebelum disetujui menjadi Undang-undang," kata Rinto.

Rekomendasi dan sikap Demokrat merentang berbagai hal. Pemerintah perlu realistis melihat ekonomi yang bakal dihadapi. Perlu upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat.

"Soal asumsi dasar makro, Demokrat meminta pemerintah realistis terhadap target pertumbuhan ekonomi," kata dia.

Pemerintah perlu mengefisienkan belanja, mengurangi biaya konsumtif seperti perjalanan dinas dan hal yang tak produktif lain. Pemerintah juga perlu menjaga agar nilai  rupiah terhadap dolar tidak menyentuh angka psikologis Rp 15 ribu per 1 USD.

Optimalisasi perpajakan perlu dilakukan. Pemerintah perlu belajar dari kekeliruan APBN tahun sebelumnya terkait hal ini.

Namun, Demokrat tak setuju dengan alokasi anggaran pertahanan 2016. Pemerintah harus lebih memperhatikan pertahanan, serta ketangguhan alat utama sistem persenjataan Indonesia. Anggaran pertahanan 2016 dirasa terlalu kecil.

"Ini bertentangan dengan salah satu janji Presiden Jokowi bahwa anggaran pertahanan tiga kali lipat. Soal anggaran bidang pertahanan,  Presiden Jokowi diharapkan bisa menjelaskan. Karena pasti berdampak kepada timeline modernisasi alutsista hingga kesejahteraan prajurit," tuturnya.

Tak ketinggalan, soal program bela negara Kementerian Pertahanan juga disorot Demokrat. "Penggunaan anggaran mesti dibicarakan dengan DPR RI," kata dia.

Soal Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk BUMN, harus ada keluaran berupa kontribusi BUMN dan dividen sebagai sumber penerimaan negara. PMN tidak boleh untuk membayar utang dan biaya operasional semata. Pemerintah juga perlu belajar dari penyerapan PMN di 2015 yang rendah.

Pemerintahan Presiden Jokowi juga diminta berhenti menyalahkan hal-hal lain terkait kondisi ekonomi Indonesia yang tidak ideal. Soalnya, kondisi ekonomi tak ideal karena berbagai faktor juga pernah dialami pemerintahan Presiden SBY juga.

"Pemerintah saat ini berhenti mencari kambing hitam atas seriusnya persoalan ekonomi," kata dia.

Presiden Jokowi harus menyentuh isu utama yakni pertumbuhan ekonomi yang melambat, masalah pengangguran, melemahnya nilai tukar rupiah, meningkatnya kemiskinan, hingga menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat dan pelaku dunia usaha. (dnu/bag)