Meski Salah Sebut 'Nawacitata', PPP Djan Faridz Tak Tolak APBN 2016

Meski Salah Sebut 'Nawacitata', PPP Djan Faridz Tak Tolak APBN 2016

Danu Damarjati - detikNews
Jumat, 30 Okt 2015 00:19 WIB
Meski Salah Sebut Nawacitata, PPP Djan Faridz Tak Tolak APBN 2016
Foto: Lamhot Aritonang
Jakarta - Fraksi PPP kubu Ketua Umum Djan Faridz membacakan pandangan fraksinya terhadap RUU APBN 2016 dengan keseleo lidah soal Nawacita. Meski begitu, dengan gaya bahasa yang agak sulit dipahami, PPP tak menolak RUU APBN 2016.

Juru bicara PPP di Badan Anggaran (Banggar) DPR Elviana maju bicara di Ruang Sidang Banggar DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (29/10/2015).

"Maka, Fraksi PPP menyatakan bersedia dan siap melanjutkan pembahasan RAPBN 2016 lebih lanjut agar sesuai dengan program 'Nawacitata' sebagaimana yang dijanjikan Presiden Joko Widodo," kata Elviana.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Terang saja, keseleo lidah itu disambut tawa cekikikan seisi ruangan. Namun Ketua Banggar pemimpin rapat, Ahmadi Noor Supit merasa kata-kata Elviana perlu diulangi.

Bukan bermaksud ingin mendengar ulang keseleo lidah itu, namun Supit belum menangkap jelas maksud fraksi PPP Djan Faridz, apakah menolak atau menerima. Dan Elviana-pun mengulangi kata-katanya, kali ini tanpa keseleo lidah.

"Harus lebih jelas, menolak atau menerima," kata Supit kepada Elviana.

Disimpulkan Supit yang dari Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie ini, PPP kubu Djan Faridz menerima saja RUU APBN 2016 untuk dibawa ke rapat paripurna DPR esok hari (30/10).

"Dari PPP, Hajah Elviana menyatakan bersedia melanjutkan. Tidak ada kata 'menolak' di situ. Oleh karena itu, itu soal bahasa saja," kata Supit santai.

Fraksi PPP menyatakan APBN 2016 akan menghadapi tantangan berupa gagalnya target penerimaan pajak karena gejolak ekonomi global. Pemerintah harus memperbaiki adminsitrasi perpajakan dengan cepat.

Pemerintah juga perlu menguatkan ekonomi domestik. Belum lagi kekeringan El Nino dan La Nina yang bisa mengancam ketahanan pangan, harus bisa diatasi.

Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk BUMN dilihatnya akan rawan penyelewengan. Anggaran TNI juga dinilai tak konsisten karena hanya 1,5 persen dari Penerimaan Domestik Bruto (PDB). (dnu/bag)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads