Meski Setujui RAPBN 2016, Namun PDIP Seirama dengan KMP

Jakarta - Penyertaan Modal Negara (PMN) menjadi batu sandungan dalam pengesahan RAPBN 2016, salah satunya menjadi alasan KMP menolak RAPBN. PDIP menyatakan PMN memang perlu direalokasi, tapi bukan berarti menolak RAPBN 2016.

"Secara prinsip tentu PDIP bisa menerima RAPBN 2016. Aspirasi pro rakyat tersebut sangat baik. Karena itulah PDIP setuju agar PMN tidak perlu dialokasikan pada APBN 2016," kata anggota komisi XI DPR yang membidangi keuangan Andreas Eddy Susetyo di gedung DPR, Jakarta, Kamis (29/10/2015).

Politisi PDIP itu menilai persoalan pokok terkait RAPBN 2016 sebetulnya hanyalah soal PMN untuk BUMN saja. Di luar itu diyakini semua fraksi akan setuju dengan RAPBN yang diajukan pemerintah sehingga tak perlu aada penolakan.

"Jangan sampai BUMN justru berebut alokasi anggaran dengan rakyat," ujarnya soal alasan menolak tambahan anggaran PMN dimasukan pemerintah untuk BUMN.

Menurutnya, PMN untuk BUMN dapat direalokasikan untuk program kerakyatan secara langsung seperti pembangunan jalan di desa-desa, perbaikan saluran irigasi, bendungan, dan perbaikan rumah kurang layak huni.  

"Realokasi dana PMN sebesar lebih dari Rp. 30 triliun akan menjadi stimulus ekonomi kerakyatan daripada digelontorkan ke BUMN," ucap Andreas.

Sebagaimana diketahui, soal PMN ini menjadi alasan paling kuat fraksi yang tergabung dalam KMP menolak RAPBN 2016.  PMN tahap I dalam APBNP 2015 sebesar Rp 43 triliun baru terserap sebesar Rp 8 triliun. KMP ingin tambahan dari alokasi dana PMN dialokasikan ke dana desa. (bal/tor)