.webp)
"Kita punya pandangan berbeda. Kita tidak mengganjal. Sembilan fraksi menyetujui, satu fraksi menolak. Ini sikap Fraksi Partai Gerindra dalam mengkritisi," kata anggota Banggar dari Gerindra Wilgo Zainar di depan Ruang Banggar Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (29/10/2015).
Ini merupakan dinamika rapat internal Badan Anggaran (Banggar) DPR yang digelar tertutup. Menurutnya, pemerintah harus lebih bijak menetapkan postur anggaran dalam RUU APBN 2016 yang rencananya bakal disahkan esok hari (30/10).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Gerindra tak setuju soal Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk BUMN. Bukannya meminta anggaran PMN dikurangi, Gerindra justru ingin PMN dihapus saja dari APBN.
"PMN harus ditiadakan seluruhnya. Pemerintah silakan saja untuk misalnya, mengalokasikan untuk dana desa," kata dia.
Kedua, soal target penerimaan pajak harus dibikin lebih realistis, yakni Rp 1.300 triliun, tidak seperti yang diajukan pemerintah sekarang Rp 1.500 triliun. Bila tak diturunkan, dikhawatirkan pemerintah akan mengambil langkah utang luar negeri di tengah kondisi ekonomi global yang melambat.
Ketiga, Gerindra melihat ada sejumlah komisi di DPR yang belum menyetujui pagu anggaran dalam RUU APBN 2016. Maka komisi-komisi harus menyelesaikannya terlebih dahulu.
Soal Dana Alokasi Khusus (DAK) alias dana aspirasi yang diajukan oleh anggota DPR, Gerindra tak masalah bila itu tak dimasukkan APBN. Menurutnya, DAK harus dibikin oleh pemerintah, bukan DPR.
"Kita berharap itu dari pemerintah lah. Yang berhak membuat itu adalah pemerintah," kata dia.
Soal Tax Amnesty, Gerindra juga tak mendukung sepenuhnya hasil pengampunan pajak masuk keuangan negara. Soalnya, ini bisa mengusik rasa keadilan bila pengemplang pajak diampuni.
"Kita melihat itu juga tak terlalu besar. Mengusik rasa keadilan masyarakat perusahaan yang kooperatif terhadap pembayaran pajak. Juga, kita khawatir dana-dana yang masuk nantinya bermasalah," kata Wilgo. (dnu/tor)
