KMP sendiri memastikan menolak RAPBN 2016 jika masih mengandung pos-pos anggaran yang tidak jelas. "RAPBN 2016 banyak catatan, dan karena ini akibatnya kepada rakyat maka KMP menolak pos yang tidak jelas itu," kata Sekretaris Koordinator Harian KMP Fahri Hamzah, kepada detikcom, Kamis (29/10/2015).
Sejumlah pos yang dikritisi KMP antara lain penyertaan modal untuk BUMN sebesar Rp 80 triliun. KMP juga mengkritik alokasi dana desa yang jauh lebih kecil dari yang dijanjikan Presiden Jokowi. Selain itu KMP juga menuntut kejelasan pendapatan negara selama setahun ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita tidak mau pos-pos yang kita duga tidak akan tercapai dan nantinya berujung pada pencabutan subsidi. Kita pasti akan perjuangkan," tegasnya.
Lalu bagaimana dengan peta kekuatan di DPR utamanya jika keputusan akhir harus diambil melalui voting?
"KMP solid. PAN semalam ada Pak Amien Rais datang dia oke. Demokrat itu sebenarnya sudah ngomong bersama kita dan kayaknya sama, detik terakhir mudah-mudahan sesuai pandangan. PDIP juga saya dengar sama dengan kita. Ya mudah-mudahan menang (voting)," pungkasnya.
(van/try)










































