.webp)
"Ya sebetulnya di RAPBN ini ada beberapa yang sampai hari ini belum clear misalnya laporan Dirjen Pajak tentang pendapatan negara selama setahun ini. Jadi tolong itu dibikin clear dulu sebenarnya uang di kantong kita ini berapa. Karena kalau kita belum tahu pemasukan kita berapa terus kita sok menganggarkan begitu besar bagaimana kalau uangnya tidak ada kan nanti bisa kacau perekonomian," kata Sekretaris Koordinator Harian KMP Fahri Hamzah, kepada detikcom, Kamis (29/10/2015).
Jika kondisi perekonomian sulit, menurut Fahri, bisa-bisa rakyat yang menanggung beban. "Dan ini sudah mulai ada gejala yang akan dibebankan kepada rakyat. Itu subsidi listrik mau dicabut, subsidi BBM sudah dicabut," katanya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Nah laporan bulan Agustus itu Dirjen Pajak mengatakan bahwa pendapatan pajak itu baru tercapai dari sekitar Rp 1.500 triliun yang diperkirakan baru 46 persen. Jadi uangnya belum clear," katanya.
"Uang belum clear tapi ada alokasi yang tidak dijanjikan di kampanye. Misalnya alokasi Rp 80 triliun untuk penyertaan modal BUMN, sedangkan yang dijanjikan tidak dipenuhi misalnya dana desa kan berdasarkan UU Nomor 6 tahun 2014 itu kan ada aturan negara akan mengembangkan otonomi tingkat tiga dengan mengalokasikan dana kepada desa. Waktu itu Pak Jokowi menjanjikan Rp 1,4 miliar satu desa, sekarang dialokasikan baru Rp 500 juta. Kenapa tidak ditambah untuk itu saja untuk pembangunan infrastruktur desa supaya bertambah cepat," imbuhnya.
Alokasi untuk BUMN, menurut Fahri tidak perlu ditambah sebesar itu. Karena selama ini ada anggaran Rp 43 triliun juga tidak optimal. "Belum tentu juga balik karena BUMN juga lagi turun performanya. Jadi yang begini ini menyebabkan RAPBN 2016 banyak catatan begitu loh, dan karena ini akibatnya kepada rakyat maka KMP menolak pos yang tidak jelas itu," pungkas politikus PKS ini.
(van/try)
