Diminta KMP, Maukah Pemerintah Mengalah Demi RAPBN 2016?

Jakarta - Koalisi Merah Putih mengajukan syarat berat agar RAPBN 2016 bisa disahkan tepat waktu. Pemerintah diminta mengalah dan mengikuti tuntutan KMP. Maukah?

KMP mengadakan rapat di Bakrie Tower pada Rabu (28/10/2015) khusus untuk membahas RAPBN 2016. Ketua Presidium KMP Aburizal Bakrie mengatakan bahwa ada pembahasan di beberapa komisi yang belum selesai. Bila tak selesai, maka negara harus menanggung konsekuensi memakai APBN 2015 meski sudah masuk tahun 2016 nantinya.

"Ya konsekuensinya (demikian). Mudah-mudahan tidak sampai begitu (pakai APBN 2015 meski sudah 2016), kalau pemerintah mau mengalah terhadap beberapa butir yang akan disampaikan," kata Ical.

Dia tidak menyampaikan poin-poin apa saja yang menjadi tuntutan KMP agar terakomodasi dalam APBN 2016. Namun, setidaknya ada dua hal yang dipermasalahkan oleh elite KMP beberapa hari terakhir.

Yang pertama adalah soal adanya alokasi pemasukan negara dari pengampunan pajak padahal UU-nya belum disahkan. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyebut alokasi pemasukan dari pengampunan pajak sebesar Rp 21 triliun.

"Kalau itu muncul, saya kira harus didrop ya. DPR tak boleh membiarkan munculnya pos belanja yang belum jelas sumber uangnya dari mana. Nanti itu membebani uang negara," kata Fahri di Gedung DPR, Senin (26/8/2015) malam.

Hal berikutnya yang dipermasalahkan adalah soal penyertaan modal negara (PMN) untuk BUMN. Pemerintah dinilai seharusnya mengalihkan dana suntikan untuk BUMN ke dana desa.

"Kalau kinerja BUMN itu jatuh kan artinya rugi. Bahkan ada yang saya dengar bangkrut dan sebagainya. Lalu disuntik pakai PMN. Apa ini tidak zalim kepada APBN?" ujarnya.

"Uang rakyat dipakai untuk menyuntik APBN. Padahal ini rakyat lagi butuh dana desa," lanjutnya.

Apakah benar hanya itu tuntutannya? Yang jelas, ada pula kecurigaan dari NasDem terkait penyisipan Dana Alokasi Khusus). Fraksi PDIP juga sudah berjaga-jaga dengan melarang anggotanya ke luar kota.

Hari ini, Badan Anggaran akan mengadakan rapat kerja dengan pemerintah yang diwakili Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly serta Bank Indonesia (BI). Masing-masing fraksi akan menyampaikan pandangannya.

Rapat Badan Anggaran tersebut menjadi langkah pertama untuk melihat apakah akan ada kesepakatan antara pemerintah dan DPR soal RAPBN 2016. Yang jelas, yang akan menjadi korban gagalnya pengesahan APBN 2016 adalah rakyat.

(imk/hat)