H-1 Paripurna, Tarik Menarik RAPBN 2016 di DPR Masih Alot

Jakarta - Hingga 1 hari menjelang rapat paripurna, nasib APBN 2016 masih menggantung. Tarik menarik antara KMP-KIH masih terasa dan ini bisa mengakibatkan RAPBN 2016 terancam gagal disahkan.

APBN 2016 yang sekarang masih berbentuk rancangan seharusnya disahkan pada 22 Oktober 2015 lalu namun diundur ke batas akhir yaitu 30 Oktober 2015. Itu merupakan hari terakhir masa sidang para anggota DPR sebelum kemudian reses selama 3 minggu.

Tanggal 30 Oktober 2015 menjadi batas akhir karena dalam undang-undang (UU) keuangan negara, batas pengesahan APBN adalah dua bulan sebelum tahun anggaran dimulai. Bila tidak disahkan, maka pemerintah tidak bisa mencairkan APBN 2016 yang sudah direncanakan beserta berbagai programnya. Pemerintah hanya dapat menggunakan sisa anggaran tahun sebelumnya, yaitu APBN Perubahan 2015.

Salah satu partai Koalisi Indonesia Hebat yaitu NasDem sejak awal sudah mencium ada aroma penyanderaan RAPBN 2016. NasDem pun mewanti-wanti agar KMP tidak menyandera RAPBN demi dana alokasi khusus (DAK).

"Itu adalah program dana aspirasi yang kami tolak dulu. Usaha untuk menyisipkan program ini dilakukan melalui Banggar yang menekan pemerintah supaya menerima usulan DPR tersebut. Jika tidak, maka kemungkinan APBN 2016 bisa disandera dan itu berdampak buruk bagi program pemerintah tahun 2016," jelas Wakil Ketua Fraksi NasDem Johnny G Plate, Jumat (23/10/2015).

Pimpinan DPR yang memang berasal dari KMP melontarkan 'ancaman' bahwa RAPBN 2016 bisa saja batal disahkan karena masuknya alokasi pemasukan dari tax amnesty dan adanya suntikan dana PMN ke BUMN. Keberangkatan Presiden Joko Widodo ke Amerika Serikat di tengah pembahasan juga disinggung.

"Bisa saja APBN ini tertunda karena banyak hal-hal yang perlu dijelaskan. Misalnya dana PMN (penyertaan modal negara), kenapa besar? Ini masalah serius termasuk di APBN kita," kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (26/10/2015).

"Presiden kan tidak serius bahas APBN 2016, masalah asap itu tidak serius. Kepergian ke AS itu tidak ada hasilnya. Tidak ada dampaknya," sambungnya.

KMP pun rutin menggelar rapat untuk membahas RAPBN 2016 ini. Yang terbaru adalah rapat tadi malam di Bakrie Tower. Hasilnya, masih belum ada lampu hijau dari KMP.

"Pembahasan tentang APBN, kami sangat concern bahwa APBN itu bisa selesai tepat waktu. Apalagi kita tahu pembicaraan di internal Komisi masih belum selesai," kata Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) dalam jumpa pers di Bakrie Tower, Kawasan Episentrum Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (28/10/2015).

Hari ini, Badan Anggaran akan mengadakan rapat kerja dengan pemerintah yang diwakili Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly serta Bank Indonesia (BI). Masing-masing fraksi akan menyampaikan pandangannya. Inilah momen penentuan.

Melihat gelagat KMP, tampaknya masih harus ada upaya luar biasa agar APBN 2016 bisa disahkan di DPR sesuai jadwal. Apapun tuntutan masing-masing pihak, ada peringatan: APBN 2016 ini sudah dinanti rakyat.

"Pasti fraksi jaga kepentingan negara yang lebih besar. Kita harapkan, APBN ini dinanti rakyat dan pemerintah. Ini jadi dasar prioritas pembangunan satu tahun ke depan," kata Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, Senin (26/10/2015) lalu. (imk/hat)