Menteri Tjahjo: Program Pembangunan Daerah Harus Bersinergi dengan Pusat

Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyampaikan pesan kepada perwakilan pemerintah daerah agar dalam perencanaan pembangunan harus bersinergi dengan pemerintah pusat. Hal ini agar program daerah dan nasional bisa sinergi dalam jangka pendek ataupun jangka panjang.

"Perencanaan pembangunan daerah harus sinergi dengan perencanaan pembangunan nasional. Harus sinkron dengan apa yang menjadi perencanaan program secara nasional," ujar Tjahjo dalam sambutannya di Rakor Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2015 di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Rabu (28/10/2015).

Menurut Tjahjo, sinergi program ini agar sesuai dengan Nawacita yang diinginkan Jokowi-JK. Ia mencontohkan, bila ada kepala daerah terpilih, maka ia harus mensinkronkan dengan janji saat kampanye. Pasalnya, selama ini pemerintah daerah kerap jalan sendiri dalam menjalankan rencana pembangunan.

"Calon-calon kepala daerah punya janji, tapi harus menyesuaikan program nasional. Realitanya nggak gitu, daerah seringkali jalan sendiri. Inilah saya kira janji seorang calon kepala daerah adalah hutang politik kepada rakyat yang memilih dia maupun yang tidak memilih. Janji itulah dijabarkan dalam perencanaan program jangka pendek atau panjang oleh teman-teman yang semua hadir ini," kata Mendagri Tjahjo.

Perencanaan program di daerah menurutnya juga harus satu visi misi, yaitu bisa selaras dari tingkat kabupaten/kota, provinsi hingga pusat. Tak lupa, Tjahjo juga berpesan bahwa kepala daerah yang terpilih dalam Pilkada serentak 2015 untuk membuat kebijakan yang menguntungkan jangka panjang.

"Perencanaan program di daerah harus bottom-up dari bawah, merancang bagaimana mensinergikan instansi, antara kabupaten - kota. Perencanaan ini jangan terpaku dengan masa bakti. Harus jangka panjang, kalau bisa 50 tahun, kalau perlu 100 tahun ke depan," tuturnya.

Selain itu, perencanaan pembangunan juga harus dilakukan secara bertahap sehingga pembangunan tersebut siap dilanjutkan kepada pemimpin selanjutnya. Bila diperlukan, kepala daerah bisa melakukan studi banding ke negara yang lebih maju seperti misalnya Tiongkok atau Singapura.

"Perencanaan itu harus dilaksanakan pada detik itu juga dan bertahap. Mau 2, 3, 5 tahun anggaran. Perencanaan yang harus terus dikerjakan. Misalnya monorail rancangannya saja 5 tahun terus berhenti. Letak batu pertama terus enggak pernah dilanjutkan lagi," sebut politikus PDIP itu.

(hty/imk)