"Termasuk dibicarakan (tentang silaturahmi nasional). Apalagi sepakat menunjuk panitia. Saya sampaikan melaporkan rencana tanggal 1, kemudian kita rapat teknis, Jumat akan konpers bersama," kata Yorrys usai pertemuan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (28/10/2015).
Saat ini masih ada polemik soal tafsir putusan MA yang membatalkan SK Menkum HAM. Kini, semua pihak menunggu SK baru dari Menkum Yasonna Laoly.
"Putusan tidak sebut Bali, Ancol, Riau. Hanya mengabulkan permohonan termohon. Mencabut SK Menkum HAM kemudian meminta membuat SK baru," ujarnya.
Yorrys menyebut penerbitan SK baru harus berdasar pada Munas atau Munaslub. Silatnas yang akan diikuti oleh para calon kepala daerah dari Golkar ini akan menjadi pijakan sebelum Munas.
"Kemenkum HAM hanya bisa mengeluarkan SK, harus ada Munas atau Munaslub. Sekarang vakum sampe SK baru keluar, itu 3 bulan. Maka SK apa yang dipakai? Yang ada di Kemenkum HAM SK 2009 yang Riau. Itu landasan hukum untuk digunakan Pilkada," ucap Yorrys.
"Jadi semangatnya win-win solusi, kemudian Munas. Itulah saya merancang Silatnas tanggal 1 ini," pungkasnya. (imk/tor)











































