.webp)
"Sebenarnya tidak juga begitu (dipolitisasi). Saya pikir teman-teman DPR itu ingin mendapat kejelasan. Tapi kemarin kami sengaja mengajak Pak Ketua DPR dengan tadinya beberapa teman DPR untuk melihat sendiri bagaimana keadaan di sana," ujar Luhut menjawab pertanyaan wartawan di kantor BNPB, Jl Pramuka, Jakarta Timur, Rabu (28/10/2015).
Luhut meminta DPR untuk tidak berpolemik soal karhutla. Pemerintah kini fokus pada penanganan korban asap.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Penanganan asap, lanjut Luhut sesuai hasil rapat kabinet terbatas 4 hari yang lalu dan sebelum Presiden Jokowi meninggalkan Tanah Air. Penanggulangannya yakni evakuasi anak kecil yang berpeluang terkena sakit pernafasan akibat asap.
"Itu sudah kami lakukan, sudah jalan. Ibu Khofifah, Menteri Kesehatan juga Menteri Pendidikan Pak Anies dan juga Pak Nasir, itu sudah berkolaborasi di bawah Pak Mendagri. Jadi semua kementerian sudah terintegrasi melakukan itu," ucap Luhut.
Kepala daerah, lanjut Luhut, juga sudah bereaksi dengan baik untuk menangani asap. Kerjasama dengan BMKG dan BPPT juga telah ada hasilnya.
"Kemarin saya diinformasikan kalau 5 jam dari sekarang akan hujan di Jambi. Saya surprise ternyata memang hujan, kayak dukun saja," selorohnya.
Soal restorasi lahan, menurut Luhut, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar sudah melaporkan kepadanya tentang perusahaan yang yang akan diambil izinnya terkait kebakaran lahan.
"Sedangkan untuk lahan-lahan gambut yang belum digunakan tapi sudah keluar izin, itu akan diambil kembali oleh pemerintah," kata Luhut.
Sebanyak 8 fraksi di DPR sudah memberikan dukungan pembentukan Pansus untuk mengusut masalah kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan kabut asap. Pansus itu rencananya akan disahkan dalam rapat paripurna pekan ini.
Baca juga: Disahkan Pekan Ini, Pansus Kebakaran Hutan DPR Siap Investigasi 413 Perusahaan (nwy/nrl)
