MPR Terus Serukan Semangat Hidupkan Kembali GBHN

Jakarta - MPR terus menyerukan semangat menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Seperti apa konsepnya?

Dalam sambutannya di seminar nasional dan peluncuran buku berjudul 'Revolusi Pancasila' karya Yudi Latif di JCC Senayan, Jakarta, Selasa (27/10/2015), Ketua MPR Zulkifli Hasan menekankan revolusi mental hanya bisa dijalankan dengan kerangka perencanaan dan haluan pembangunan berjangka panjang yang menjadi komitmen seluruh elemen bangsa.

"Tuntutan tersebut terasa musykil, jika memperhatikan kecenderungan pola pikir dan sikap kejiwaan para pengambil keputusan politik saat ini yang terjebak dalam kepentingan jangka pendek dan terfragmentasi menurut garis kepartaian dan kedaerahan. Dengan kondisi seperti itu, pilihan-pilihan kebijakan sering bersifat tambal-sulam dan parsial, mengabaikan pilihan-pilihan strategis yang bersifat fundamental dan integral, yang memerlukan kesinambungan dan keterpaduan berjangka panjang," kata Zulkifli dalam siaran pers resmi MPR RI.

"Dalam terang kesadaran itu, kewenangan MPR tidak berhenti dalam merumuskan dan menetapkan hukum dasar (konstitusi), tetapi sekaligus juga dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan dasar negara sebagai prinsip-prinsip direktif bagi seluruh cabang-cabang kekuasaan dalam menyelenggarakan pemerintahan negara," imbuhnya.

Zulkifli lantas memaparkan arti penting  GBHN dalam mewujudkan konsepsi negara kekeluargaan dan kesejahteraan. Selain memberikan prinsip-prinsip direktif yang memberikan haluan pembangunan nasional secara terencana, bertahap, terstruktur dan berkelanjutan, GBHN juga memiliki fungsi alokatif dalam pendistribusian sumberdaya.

"Di dalam sistem kapitalisme, fungsi alokasi ekonomi diserahkan pada mekanisme pasar. Dalam sistem etatisme, fungsi alokasi ekonomi diserahkan pada pusat komando diktatorial. Dalam sitem ekonomi Pancasila, alokasi ekonomi dilakukan melalui mekanisme permusyawaratan seluruh representasi kekuatan rakyat dalam MPR," katanya.

Keinginan untuk menghidupkan kembali GBHN, menurut Zulkifli, tidaklah berarti bahwa bentuk dan kandungan GBHN itu harus sama dan sebangun dengan GBHN yang pernah dibuat di masa lalu.  

"Menurut hemat saya, kandungan GBHN  cukuplah berisi pedoman-pedoman dasar (guiding principles) atau arahan-arahan dasar (directive principles)  yang dapat memandu para penyelenggara negara dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan pembangunan di segala bidang. Oleh karena itu, kandungan GBHN tidak perlu terlalu mendetil sebagaimana kita temukan dalam GBHN pada masa lalu," pungkasnya.

(van/bpn)