.webp)
"Rencananya, di Jakarta mau mengurus itu megaproyek untuk penerangan di Kabupaten Deiyai karena ada kendala di pusat," kata orang dekat Irenius.
Irenius sudah berkali-kali menyambangi kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, tapi usul pembangkit listrik dari kabupatennya tidak kunjung direstui. Bahkan, dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah 2016, hanya ada proyek pembangkit listrik tenaga minigas di Jayapura dan Nabire yang pembangunannya dipercepat.
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi Rida Mulyana menyatakan usul pembangkit listrik tenaga mikrohidro dari Pemerintah Kabupaten Deiyai ditolak. Evaluasi terhadap studi kelayakan dan detail engineering design menunjukkan ada masalah ketersediaan lahan, potensi energi daerah, serta kemampuan pemerintah daerah dan operator buat mengelolanya.
"Belum memenuhi syarat untuk diproses lebih lanjut," ujar Rida kepada majalah detik.
Mentok di Kementerian, rupanya Irenius mengambil jalur lain: melobi Dewan Perwakilan Rakyat. Menurut orang dekatnya, Irenius memang terus didesak oleh kontraktor agar berangkat ke Jakarta demi mengegolkan proyek.
Dua bulan wira-wiri di Ibu Kota, Irenius akhirnya dibekuk penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi di Restoran Baji Pamai di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Karyawan restoran bercerita, saat dibekuk KPK, wajah Irenius nyaris sepucat susu putih yang dipesannya sembari ngotot, meski tidak ada dalam daftar menu.
Pada Selasa, 20 Oktober 2015, itu, penyidik KPK sudah tahu Irenius dan Direktur Utama PT Abdi Bumi Cendrawasih Setiadi Jusuf akan menyerahkan uang suap. PT Abdi adalah kontraktor di Nabire, yang berdiri pada 2012 dan tercatat mengikuti sejumlah tender pembangunan jalan di Papua.
Penyidik sempat terkecoh oleh pengambil uang, yang menggunakan lima ponsel berbeda buat mengontak Irenius. Apalagi Irenius punya tiga nomor ponsel.
Ternyata lokasi penyerahan uang haram itu tetap di restoran bakmi yang menyajikan mi daging babi tersebut. Akhirnya, sekitar pukul 17.45 WIB, Irenius dan Setiadi tertangkap tangan menyerahkan uang Sin$ 177.700 kepada Rinelda Bandaso Tangketasik. Rinelda, Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Toraja, adalah sekretaris pribadi anggota Komisi Energi DPR, Dewie Yasin Limpo.
Uang setara dengan Rp 1,7 miliar dalam amplop cokelat yang disembunyikan dalam bungkus penganan keripik singkong merek Kusuka itu sebenarnya hanya setengah dari pemberian pertama, yang semestinya sekitar Sin$ 355.400.
"Dari info awal, rencananya akan ada pemberian lain," kata Pelaksana Tugas Wakil Ketua KPK Johan Budi SP
Penangkapan Rinelda diteruskan dengan mencokok Dewie, yang hendak naik pesawat menuju Makassar di Terminal 2-F Bandara Soekarno-Hatta. Anggota staf ahli, Bambang Wahyuadi, yang juga calon legislator DPRD Sulawesi Selatan dari Partai Hanura, ikut dibekuk.
Dewie membantah disogok buat mengatur proyek pembangkit listrik Deiyai. "Saya tidak pernah menerima. Melihat uangnya saja tidak pernah," kata Dewie dengan suara tercekat setelah diperiksa KPK pada Kamis, 22 Oktober, dini hari. "Akan saya buktikan kalau saya tidak bersalah."
***
Dewie Yasin Limpo terbilang getol mengangkat persoalan listrik di Kabupaten Deiyai dalam rapat-rapat di Komisi Energi. Misalnya, saat rapat dengan Kementerian ESDM pada 8 April 2015, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura ini menanyakan kelanjutan titipan usul pembangkit listrik dari warga Deiyai yang sudah diserahkan kepada Menteri Sudirman Said pada Januari 2015.
"Deiyai itu kantor bupatinya tidak ada listrik sehingga, kalau mau ngetik-ngetik komputer, cari dulu rumah masyarakat yang punya genset," kata Dewie.
"Saya tidak kenal siapa mereka, tapi saya pikir ini harus diperjuangkan. Masih adakah di negara kita yang seperti ini, kantor pemerintahan yang tidak punya listrik?"
Penelusuran majalah detik mendapati kantor Bupati Deiyai memiliki listrik dari genset berdaya 40 kVA. Hanya, ongkos buat mengoperasikan generator itu memang mahal karena harga solar di Deiyai mencapai Rp 15 ribu per liter.
Tidak cukup di rapat, kubu Dewie juga blusukan ke kantor Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Dalam status media sosialnya, Rinelda Bandaso menulis tujuan kunjungan itu: "Semoga berhasil... for PAPUA."
Dirjen Ketenagalistrikan Jarman tidak menemui Dewie karena saat itu sedang di luar kantor. Lagi pula, kata dia, Dewie salah alamat karena sejak 2010 kantornya tidak lagi berwenang mengurusi pembangkit listrik energi baru dan terbarukan dengan pendanaan APBN.
Dewie juga mendekati Direktur Utama PLN Sofyan Basir. Saat audiensi di DPR pada 17 Juni 2015, Dewie menyerahkan hasil survei listrik di Papua buat meyakinkan Sofyan agar mendukung proyek listrik di Deiyai.
Tidak cukup bertemu di ruang sidang, pada 1 Oktober 2015 Dewie mengejar Sofyan hingga ke gedung BRI I di Jalan Sudirman, Jakarta. Soal pertemuan ini, "Kami belum bisa memberikan komentar," kata Manajer Senior Komunikasi Korporat PT PLN Bambang Dwiyanto.
Tim Dewie juga tercatat menemui investor asal Tiongkok di Hotel Mulia, Jakarta, pada 30 September 2015. Kabupaten seperti Deiyai, yang berada di sekitar di Danau Tage, memang diincar kontraktor listrik lokal dan mancanegara.
Pada 2010, misalnya, China Huadian Engineering Co Ltd menjajaki kemungkinan membangun pembangkit listrik tenaga air di Sungai Urumuka-Yawei, yang hulunya di Danau Tage dan melintasi Deiyai. Rencananya, proyek PLTA dengan daya listrik 3.000 megawatt itu akan menyuplai setrum ke Kabupaten Deiyai, Mimika, Paniai, Dogiyai, dan Nabire serta memasok listrik untuk kebutuhan operasional PT Freeport Indonesia.
Lobi-lobi ini berlangsung saat DPR tengah menggodok alokasi dana energi pada APBN 2016. Selain Dewie, Bambang dan Rinelda, yang juga ditangkap KPK, berperan aktif, termasuk mengatur besar uang sogokan serta penyerahan dari Irenius dan Setiadi.
"BWH berperan aktif, seolah-olah mewakili DYL, dengan RB untuk menentukan nilai komitmen 7 persen dari total proyek," kata Pelaksana Harian Kepala Bagian Humas KPK Yuyuk Andiriati.
Yang tidak disadari Dewie dkk, pergerakan mereka terus dipantau KPK. Komisi antirasuah itu memang mengawal ketat pembahasan APBN yang dianggap rawan suap dari pihak yang ingin menyelipkan proyeknya.
Menurut sumber-sumber di KPK, penyidik terus memantau permintaan proyek pembangkit listrik dari Pemerintah Kabupaten Deiyai yang diberi lampu hijau oleh Komisi Energi. Dewie, kata sumber-sumber tadi, menjadi koordinator dan, jika
sukses, akan membagi-bagikan imbalan sebesar 10 persen dari nilai proyek. Belakangan fee itu ditawar jadi 7 persen saja.
"Dewie mengatakan bisa mengkondisikan di DPR, baik di komisi maupun Badan Anggaran," ujar sumber tadi. "Penganggaran disetujui dulu di komisi, baru dikonsolidasikan ke Badan Anggaran agar hitungan dananya tidak melebihi pagu anggaran."
Pelaksana Tugas Pimpinan KPK Indriyanto Seno Adjie membenarkan bahwa Dewie diduga jadi makelar yang menawarkan bantuan menyelipkan proyek pembangkit Deiyai ke APBN 2016. "Jadi semacam ijon anggaran dan proyek," ujarnya.
Namun anggota Komisi Energi DPR kompak membantah adanya pembahasan pembangkit listrik di Deiyai. Ketua Komisi Energi Kardaya Warnika menegaskan tidak ada proyek Deiyai dalam APBN 2016. Menurut Kardaya, komisinya tak bisa membahas proyek yang tidak diusulkan Kementerian ESDM. "Pembahasan dengan ESDM hampir dikatakan selesai dan tidak ada sama sekali mengenai itu."
Meski dalam risalah rapat Komisi Energi Dewie tercatat menyampaikan proyek itu, Wakil Ketua Komisi Energi Setya Yudha menyatakan itu sebatas usul, karena tidak dicantumkan dalam kesimpulan rapat.
"Kalau itu lontaran, kan sesuatu yang tidak bisa kita pertanggungjawabkan. Kalau tidak ada (di kesimpulan), ya, enggak bisa," katanya.
Anggota Komisi Energi, Jamaluddin Jafar, yang daerah pemilihannya termasuk Kabupaten Deiyai, menyatakan tidak pernah ada warga yang mendatangi atau meminta DPR membangun pembangkit listrik di sana. Ia juga menganggap proyek pembangkit senilai ratusan miliar rupiah di Papua tidaklah masuk akal. Menurut dia, dana proyek pembangkit listrik mikrohidro di Papua paling tinggi hanya Rp 17 miliar di Kabupaten Lanny Jaya.
"Saya enggak mengetahui ada potensi apa di Deiyai, tapi umumnya (Papua) memang skalanya kecil."
Peneliti Indonesia Budget Center, Roy Salam, membantah penjelasan Komisi Energi bahwa pembahasan proyek harus ada usul dari kementerian. Ia merujuk pada pasal 12 ayat 2 yang ditambahkan Badan Anggaran DPR pada RUU APBN 2016. Aturan itu menyebutkan penentuan besaran dan daerah penerima Dana Alokasi Khusus menjadi kewenangan DPR untuk mengusulkannya kepada pemerintah.
Dana Alokasi Khusus adalah alokasi anggaran untuk mendanai kegiatan khusus yang dijalankan pemerintah daerah. Aturan itu membuat DPR, kata Roy, bisa mengusulkan proyek dengan dalih menampung aspirasi masyarakat.
"Jadi, kalau sebelumnya melalui kementerian teknis, sekarang melalui usul-usul DPR," kata Roy. "Ada kemungkinan Dewie menegosiasikan ke pemerintah setempat dan pengusaha."
RAPBN 2016 memuat Dana Alokasi Khusus infrastruktur energi skala kecil sebesar Rp 1,64 triliun. Roy menduga kuat pembangkit Deiyai disusupkan ke pos anggaran itu.
Namun Johan Budi mengatakan sejauh ini KPK memang belum mendapati kaitan suap proyek Deiyai dengan Komisi Energi DPR.
"Belum ada. Apakah ada pihak lain yang terlibat, tentu ini pengembangan nanti," kata Johan.
Halaman 2 dari 1
