.webp)
"Itu kan UU, tentu kita akan minta revisi UU itu karena ternyata memang 2 hektarnya tapi dapat menyebabkan kebakaran yang lebih luas lagi ke depan," ujar JK di Hotel Arya Duta, Jalan Prapatan, Jakarta Pusat, Selasa (27/10/2015).
JK ditanya tentang tanggapannya atas wacana revisi UU PPLH. JK mengatakan ada kesalahan yang telah dibuat pada lingkungan dan hidrologinya. Dirinya menyebut ada 2 kesalahan yang telah diperbuat yaitu izin 1 juta hektar dan kemudian izin lebih banyak jutaan lain lagi untuk perkebunan.
"Karena itu kita harus kembalikan dan menghukum siapa yang mengubah itu. Pastikan ada Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan)-nya, siapa yang tidak sesuai Amdal itu yang harus dihukum," tegas JK.
Baca juga infografis: Indonesia Hilang Ditelan Asap
Seperti diketahui, Undang-Undang yang mengatur pembukaan lahan dengan pembakaran yaitu Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Berikut bunyi aturan larangan pembakaran hutan di Pasal 69 UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, seperti dikutip detikcom dari situs resmi DPR RI:
Ayat (1) Setiap orang dilarang:
a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
b. memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia;
d. memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
e. membuang limbah ke media lingkungan hidup;
f. membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;
g. melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
h. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
i. menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; dan/atau
j. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.
Ayat (2)
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing.
Halaman 2 dari 1
