Pastikan Upah Minimum Buruh Naik, Ahok: Bisa Jadi Rp 3,1 Juta

Ayunda Windyastuti Savitri - detikNews
Selasa, 27 Okt 2015 09:53 WIB
Foto: Agung Pambudhy
Jakarta - Pemerintah baru saja menerbitkan PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan pada 23 Oktober 2015 lalu tentang penentuan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang ditentukan oleh inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) siap mengikuti aturan tersebut.

"Kami pasti ikut PP perubahan tapi kami rasa yang di DKI sistemnya lebih menguntungkan buruh. Kita sudah lihat angkanya gitu loh, kita sudah survei ditambah dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi," ujar Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (27/10/2015).

"Kita akan ikuti, kalau (angkanya) turun lebih lucu dong. Kita sudah sepakat dari tahun 2012 nih dari kita masuk bahwa kita prinsipnya itu adalah survei KHL (Kebutuhan Hidup Layak) ditambah (inflasi dan pertumbuhan ekonomi), dari situ saja kita putuskan, kalau bisa lebih baik dari PP kan bagus dong," lanjutnya.

Ahok memastikan UMP untuk buruh mulai Januari 2016 naik mencapai Rp 3,1 juta. Angka itu lebih tinggi dari rumusan upah buruh 2016, yaitu UMP tahun berjalan + (UMP tahun berjalan x (inflasi+pertumbuhan ekonomi nasional)).

"Pasti naik, pasti bisa jadi Rp 3,1 juta kalau saya lihat. PP kan sebuah petunjuk saja, kalau kamu ada perjanjian yang lebih tinggi ya enggak masalah," tutup Ahok.

Untuk diketahui, selama ini upah minimum hanya berlaku bagi pekerja atau buruh yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 tahun dan masih lajang. Kementerian Tenaga Kerja menyampaikan tujuannya agar tidak ada ketimpangan antar daerah, meski diketahui inflasi di daerah pun masih ada yang mencapai lebih dari 12% seperti di Belitung sebesar 13,15%.

Meski ada PP tentang pengupahan, namun penentuan besaran UMP tetap dilakukan oleh gubernur berdasarkan pertimbangan dewan pengupahan.

Sekadar informasi, besaran KHL yang diajukan Dewan Pengupahan DKI Jakarta untuk 2015 ini mengalami peningkatan 14,2 persen dibanding dengan KHL tahun lalu yang hanya mencapai Rp 2,53 juta.

KHL sangat diperlukan sebab nantinya menjadi acuan dalam penentuan besaran UMP 2016. Untuk saat ini, UMP di DKI Jakarta mencapai Rp 2,7 Juta. Dewan Pengupahan DKI Jakarta terdiri dari tiga unsur yang saling terkait, yaitu dari unsur pemerintah, pengusaha dan buruh. (aws/mad)