Muladi: Nasib Golkar Tergantung Ical dan Agung, Mau Damai Tidak?

Jakarta - Pasca putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan SK Menkum HAM kepengurusan Golkar hasil Munas Ancol, 'Partai Beringin' belum juga bersatu. Kunci perdamaian Golkar ada di Ical dan Agung. Mau damai tidak?

"Jadi ini kuncinya tergantung Aburizal Bakrie dan Agung. Mau damai atau tidak? Mau rekonsiliasi atau tidak? Ini kan yang dikorbankan jadi rakyat, rakyat konstituen," ujar Ketua Mahkamah Partai Golkar Muladi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (26/10/2015). Muladi ke DPR untuk membahas soal revisi KUHP dengan Komisi III DPR.

Muladi juga meminta Menkum HAM Yasonna Laoly membantu persatuan Golkar. Menkum HAM diminta segera menindaklanjuti putusan MA.

"Putusan Golkar ya itu memang ada yang menyatakan multitafsir. Jadi, kalau itu dibatalkan SK menterinya ada yang menyatakan menterinya harus membuat SK (kepengurusan) Bali. Tapi, ada yang menyatakan di situ Riau yang muncul. Kalau Riau itu habis bulan Oktober, jadi mesti ada munas," tuturnya.

Untuk kubu Ical dan Agung, Muladi meminta keduanya duduk bersama. Masalah Golkar harus dibicarakan dengan kepala dingin, agar ditemukan solusi terbaik.

"Jadi ARB sama Agung Laksono harus ketemu. Bisa bentuk tim rekonsiliasi yang bertugas atau menafsirkan itu. Saya kira itu enggak perlu ditafsirkan sudah jelas itu ya. Tapi, politik itu ya 2 + 2 jadi 9 kan. Jadi, itu yang menjadi masalah," ujar Muladi. (hty/tor)