Kapolda Dorong Ahok Libatkan BPK Soal Setoran Bantargerbang

Jakarta - Kapolda Metro Jaya Irjen Tito Karnavian berada di belakang Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk mengusut dugaan penyimpangan dana pengelolaan TPST Bantargebang ke PT Godang Tua Jaya sekitar Rp 400-an miliar. Ahok telah melaporkan hal itu kepadanya.

"Pak Ahok saya minta ada pemeriksaan dimulai dari audit BPK. Saya minta tentang kemungkinan adanya penyimpangan penyalahgunaan anggaran kalau tidak salah itu Rp 400 miliar," ujar Kapolda.

Kapolda mengatakan itu menjawab pertanyaan wartawan, setelah mendapat kejutan di hari ulang tahunnya ke-51 di Polda Metro Jaya, Jl Sudirman, Jakarta, Senin (26/10/2015).

Menurut Kapolda, jika hasil pemeriksaan BPK ada indikasi terjadi penyimpangan maka akan polisi akan menindaklanjuti.

"Kalau nanti ada hasil kita akan start dari (audit) itu. Di mana letak penyimpangan itu. Belum lagi kita selidiki dugaan pidana korupsi (jika ada)," tuturnya.  

Kapolda akan membuat tim penyidik dari Ditreskrimsus Polda Metro Jaya jika ditemukan adanya penyelewengan dana. Namun sebelum audit BPK dilakukan, maka pihaknya tidak bisa bertindak.

"Saya akan bentuk tim dari Polda yakni Ditreskrimsus," ucap Kapolda.

Sebelumnya, Ahok meminta Kapolda Metro Jaya Irjen Tito Karnavian dan PPATK menyelidiki dugaan kongkalikong anggota Dewan dengan PT Godang Tua Jaya (GTJ).

"(Kalau ke Pemkot) Langsung masuk ke APBD, bukan ke kelompok-kelompok tertentu. Coba saja kalau punya waktu, wartawan selidiki DPRD Bekasi yang teriak-teriak itu siapa? Dulunya pernah enggak terlibat di Bantargebang?" kata Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.

Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang merupakan aset milik Jakarta yang bertempat di Bekasi. Sedang PT GTJ adalah swasta yang diberi wewenang Pemprov Jakarta untuk mengelola sampah di Bantargebang.

(nwy/nrl)