Isu Reshuffle Jilid II, Elite PDIP Terus Minta Menteri Rini Diganti

Jakarta - Isu reshuffle kabinet jilid II menguat seiring masuknya PAN ke pemerintahan dan setahun pemerintahan Jokowi-JK. Sejalan dengan itu, kritikan untuk Menteri BUMN Rini Soemarno tetap datang dari politikus PDIP, Masinton Pasaribu.

"Ya memang (Menteri BUMN) harus diganti. Bahwa pun itu prerogatif Presiden, tapi dia memang harus diganti," kata Masinton di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (26/10/2015).

Ini bukan kali pertama elite PDIP mendesak menteri Rini diganti. Setiap kali ada isu reshuffle, elite PDIP terus meminta menteri Rini diganti. Sejumlah kebijakan Rini yang dikritik Masinton antara lain terkait pembangunan kereta api China dan suntikan dana ke bank-bank BUMN. Dia menilai langkah yang diambil Rini berlawanan dengan konstitusi, Trisakti, dan Nawa Cita.

"Landasan saya adalah UUD 1945 pasal 33, Trisakti, dan Nawa Cita. Yang dilakukan Menteri BUMN menyimpang dari itu," ujar anggota Komisi III DPR ini.

Masinton memang tak pernah berhenti mengkritik Rini. Namun, dia mengaku tidak pernah mengkomunikasikannya langsung ke Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Pertemuan Megawati dengan Presiden Joko Widodo pada Sabtu (24/10) lalu pun dia sebut tidak membicarakan reshuffle, termasuk soal Menteri BUMN Rini Soemarno.

"Tidak ada (pembicaraan soal reshuffle). Ibu Mega serahkan ke Presiden. Bu Mega paham kalau itu (reshuffle kabinet) prerogatif Presiden.  Bu Mega tahu batasan-batasan itu," ucap Masinton.

(imk/van)