.webp)
Pertanyaan itu muncul dalam dialog WNI di AS dengan Presiden Jokowi di Wisma Tilden di KBRI di Washington, Minggu (25/10/2015). Hadir dalam acara ini sekitar 1.250 WNI.
Menteri Kabinet Kerja yang mendampingi di antaranya Menlu Retno Marsudi, Menteri ESDM Sudirman Said, Menteri Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perdagangan Thomas Lembong, Kepala Staf Presiden Teten Masduki dan Kepala BKPM Franky Sibarani.
Seorang ibu yang tinggal di Philadelpia bercerita soal anaknya yang berkewarganegaraan AS karena dirinya menikah dengan warga AS. Dia khawatir bahwa anaknya tidak bisa berkunjung ke Indonesia. Selain itu dia berharap pemerintah mendorong revisi UU Kewarganegaraan untuk mengatur soal kewarganegaraan ganda.
"Kalau saya akan dorong itu agar segera diselesaikan," ujar Jokowi seraya menunjuk Menlu Retno untuk menjelaskan lebih detil terkait hal itu.
Sementara itu Menlu Retno menjelaskan diaspora adalah aset bangsa yang sangat penting. Kemlu terus mengkaji seraya berkoordinasi Kemenkum HAM untuk membahas lebih lanjut.
"Aset yang ada ini harus kita kelola dengan baik dengan cara bekerja sama dengan baik. Kita kaji dan saya sudah sampaikan juga ke Menkumham kalau Presiden mengatakan begitu arahnya sudah jelas mau ke mana," jelasnya.
Di Kemlu, lanjut Retno nantinya di bawah satu direktorat ada kasubdit yang mengurus khusus diaspora. Selain itu, nantinya WNI akan diberikan kartu diaspora untuk mempermudah berkunjung ke Indonesia.
"Jadi apapun yang bisa kita lakukan untuk fasilitasi diaspora ke Indonesia akan dilakukan. Kita juga lakukan mapping up yang tersebar di Indonesia. Dengan mapping itu dengan gampang kita bisa kontak diaspora," ucap Retno.
(ega/miq)
