Fraksi PAN Dorong DPR Bentuk Pansus Asap

Fraksi PAN Dorong DPR Bentuk Pansus Asap

Hardani Triyoga - detikNews
Minggu, 25 Okt 2015 13:21 WIB
Fraksi PAN Dorong DPR Bentuk Pansus Asap
Langit di Riau yang tertutup asap pada Jumat, 23 Oktober 2015. Foto: Chaidir Tanjung/detikcom
Jakarta - Wakil Ketua Komisi IV DPR, Viva Yoga Mauladi setuju dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelidiki kasus kebakaran hutan dan lahan yang memicu munculnya bencana asap. Komisi IV DPR antara lain membidangi masalah kehutanan, perkebunan dan pertanian.

"Saya setuju memgusulkan adanya Pansus Kebakaran Hutan dan Lahan di DPR," kata Viva saat berbincang dengan detikcom, Minggu (25/10/2015).

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menilai dampak buruk dan negatif akibat kebakaran hutan dan lahan telah menyebabkan kerugian ekonomi yang besar serta mengganggu kesehatan dan pendidikan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dan yang penting, (kebakaran hutan dan lahan) telah melanggar hak-hak hidup warga negara Indonesia untuk mendapatkan kehidupan yang aman, nyaman, dan bermartabat," kata Viva.

Memang, kata dia, pemerintah telah berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan serta dampaknya. Namun upaya tersebut dinilai masih lamban dan belum maksimal.

Menurut Viva, melalui Pansus Kebakaran Hutan dan Lahan, DPR bisa membantu kinerja pemerintah melalui keputusan politik.

"DPR perlu membantu kinerja pemerintah melalui keputusan politiknya agar persoalan kebakaran hutan dan lahan secepatnya bisa teratasi," kata dia.

Usulan agar DPR membentuk Pansus Kebakaran Hutan dan Lahan sebelumnya pernah disampaikan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Pansus ini dibuat untuk mengontrol proses pemadaman kebakaran yang dilakukan oleh pemerintah.

"Kami mendorong dibentuknya Pansus kebakaran hutan. Kita tidak menutup mata dengan upaya sekarang tapi masalah yang dihadapi lebih besar dibandingkan dengan upayanya," kata Sekjen PBNU Helmi Faisal dalam diskusi 'Mencari Solusi Asap yang Tak Kunjung Lenyap' di kantor PBNU, Jl Kramat Raya, Jakarta Pusat, Selasa (13/10/2015) lalu.

(erd/asp)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads