Perppu Kebiri Penjahat Seksual, Apa Suara Komnas HAM?

Danu Damarjati - detikNews
Minggu, 25 Okt 2015 10:55 WIB
Foto: thinkstock
Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mulai melihat rencana Presiden Jokowi untuk melegalisasi hukuman kebiri bagi paedofilia kriminal. Sementara itu, pemerhati anak terus melancarkan dukungan agar hukuman kebiri menemukan landasan hukumnya.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendukung penuh agar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) yang melandasi hukuman kebiri segera diterbitkan. 'Perppu kebiri' semacam itu akan menjadi hukuman tambahan selain hukuman yang sudah diatur dalam UU Perlindungan Anak.

"Ini merupakan langkah positif dan bentuk komitmen negara yang besar bagi perlindungan anak," kata Wakil Ketua KPAI Susanto kepada detikcom, Minggu (25/10/2015).

Soal pertimbangan HAM, Susanto menyatakan ada pertimbangan HAM yang lebih besar daripada melindungi pelaku paedofil kriminal. Menurutnya, kejahatan seksual perlu ditanggulangi agar korbannya tak terus bertambah.

"Hukuman kebiri ini untuk kepentingan perlindungan HAM yang lebih besar," kata Susanto.

Ketua Komnas Perlindungan Anak (Komnas PA) Arist Merdeka Sirait memandang kebiri secara kimiawi yang akan diterapkan itu tak akan merenggut hak-hak seksualitas pelaku paedofilia, karena suntik kimia hanyalah mengendalikan hasrat libidinalnya, bukan menghilangkan organ seksualitas yang diberikan Tuhan.

Peningkatan efek jera menjadi titik tekan dorongan hukuman kebiri itu. Soalnya, fenomena kekerasan seksual terhadap anak sudah begitu masif. Namun menurut Wakil Ketua Komnas HAM Siti Noor Laila, lebih baik pemerintah mencari akar permasalahan dari maraknya tindak kekerasan seksual terhadap anak itu.

"Apa akar masalahnya? Karena Indonesia ini seringkali menganggap tabu terhadap pendidikan seksual," kata Siti.

Pendidikan seksual sejak dini dirasa Komnas HAM lebih penting dan mengakar untuk menanggulangi kejahatan seksual terhadap anak. Dia menekankan, pendidikan seksual sejak dini tentu tak bisa dimaknai pendidikan seksual secara vulgar.

"Pendidikan seksual ini bukan mengajari anak melakukan hubungan seksual. Di Malaysia, anak TK dan SD sudah diperkenalkan pendidikan seksual dengan metode anak-anak," kata Siti.

Pendidikan seksual untuk anak bisa dilakukan dengan pengenalan terhadap organ tubuh, hingga kewaspadaan terhadap orang lain yang hendak melakukan kontak fisik.

"Dengan demikian, si anak bisa tahu kalau ada orang dewasa memegang tubuhnya, itu tidak boleh. Maka si anak bisa melindungi dirinya," kata Siti.

Soal hukuman kebiri itu sendiri, apakah melanggar HAM atau tidak, Komnas HAM ingin melakukan kajian mendalam terlebih dahulu terkait kebiri kimiawi yang bagaimana yang akan diterapkan nantinya. Yang jelas, martabat manusia harus dihormati.

""Manusia itu lahir mempunyai hak asasi, karena itu negara memberi pengakuan terhadap martabat dia sebagai manusia. Kalau dikebiri, apakah punya kehormatan sebagai dirinya atau tidak? Ini perlu didiskusikan," ujar Siti.

(dnu/asp)