Ahok Tak Setuju Tarif Dokter Berdasarkan Kelas RS, Tapi Sertifikat

Ahok Tak Setuju Tarif Dokter Berdasarkan Kelas RS, Tapi Sertifikat

Ayunda Windyastuti Savitri - detikNews
Sabtu, 24 Okt 2015 16:57 WIB
Ahok Tak Setuju Tarif Dokter Berdasarkan Kelas RS, Tapi Sertifikat
Foto: Ayunda Savitri/detikcom
Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyebut BPJS Kesehatan merupakan berkah bagi bangsa Indonesia. Sayangnya masih banyak hal yang harus diperbaiki, salah satunya mengenai gaji para dokter yang dibedakan dari kelasnya.

"Kenapa orang masih susah ke rumah sakit? Itu karena rumah sakit masih dikategorikan per kelas rumah sakit, jadi misalnya ada dokter yang hebat di sebuah rumah sakit yang kelasnya A pendidikan dan alatnya sama tapi dia mengerjakan pasien di kelas D bayarnya itu sudah kayak surga dan neraka itu," ujar Ahok saat menghadiri Kongres XIII Seminar Tahunan IX Patient Safety Hospital Expo XXVIII di JCC Senayan, Jakarta, Sabtu (25/10/2015).

Menurut Ahok, seharusnya tarif dokter ditentukan bukan dari kelas rumah sakit tempatnya bekerja. Tetapi dari sertifikasi dan peralatan yang digunakannya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ini kan tidak adil harusnya bukan membayar dokter berdasarkan kelas rumah sakit tapi berdasarkan sertifikat kemampuan si dokter itu dan peralatan yang dipakai," jelasnya.

Hal itu membuat penyebaran dokter se-Indonesia tidak merata. Apabila dibayar berdasarkan sertifikasi yang dimiliki, maka dijamin Ahok banyak dokter yang mau bekerja melayani pasien di daerah-daerah terpencil sekalipun.

"Kalau gitu semua dokter yang hebat akan mau praktek di daerah. Kalau bayarnya jomplang gitu gimana dokter mau makan? Makanya enggak bisa kayak gitu. Ini saya harapkan bisa kerjasama dengan IDI (Ikatan Dokter Indonesia) duduk bareng dengan Menkes dan BPJS," kata Ahok.

"Kalau kita mau naikin premi BPJS makanya kita sama-sama naikkan. Masyarakat yang enggak mampu bayar namanya PSO (public service obligation) kayak gitu kita bantu, kekurangannya bisa dibayar dari APBD pemerintah yang bayarin jadi saling gotong royong. Jadi bukan seperti sekarang ada yang minta BPJS dibubarin, nolak pasien dan sebagainya," ujarnya. (aws/fdn)


Berita Terkait