Pemerintah Didesak Beberkan Data Pemilik Perusahaan Pembakar Hutan

Jakarta - Pemerintah sudah mengetahui perusahaan-perusahaan pembakar hutan. Kini, pemerintah dituntut untuk membuka identitas para pemilik perusahaan.
 
"Ini saatnya dibuka terang benderang siapa owner sesungguhnya di balik perusahaan pembakar tersebut. Jangan yang cuma yang di atas akta saja, tapi yang owner sesungguhnya yang teraliri dana," ujar Ketua Institut Hijau Indonesia Chalid Muhammad dalam diskusi di Gado-gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (24/10/2015).

Chalid menduga perusahaan pembakar hutan ini memiliki kekuatan politik. Sehingga ketika muncul di depan publik terlihat seolah-olah menentang pembakaran hutan. "Tapi ternyata ya bisa jadi, dia ada di balik perusahaan tersebut," jelasnya.

Penyelidikan atas pihak tersebut, menurut Chalid, tak dapat dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup saja, namun seluruh pihak, termasuk lembaga keuangan negara seperti BPK, BPKP, hingga PPATK.

"Kalau perlu, pemilik pun dapat dikenai sanksi pidana dan perdata. Upaya penelusuran tersebut penting dilakukan secepatnya. Hal tersebut bisa menjadi bagian dari penyelesaian persoalan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia yang terjadi setiap tahun," ujarnya. (rii/tor)