UU Lingkungan Hidup Izinkan Masyarakat Bakar Lahan

Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Jumat, 23 Okt 2015 16:12 WIB
Foto: Tri Aljumanto/detikcom
Jakarta - Di tengah penolakan besar-besaran terhadap pembakaran hutan ternyata masih ada aturan yang memperbolehkan pembakaran hutan. Selain Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah, ternyata masih ada UU yang memperbolehkan masyarakat membakar lahan untuk perkebunan.

Aturan tersebut terdapat pada Pasal 69 UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. "Saya kira memang ini juga harus dicabut dulu, artinya UU harus direvisi dan jangan ada ruang atau celah untuk dapat membakar hutan," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron kepada detikcom, Jumat (23/10/2015).

Usulan Herman bukan tanpa dasar karena UU Perlindungan dan Pengelolaan Hidup ini memang masih berisi pasal yang tak jelas. UU ini sebenarnya melarang pembakaran hutan dan bahkan memberikan sanksi tegas kepada para pelanggarnya, namun demikian ada pasal yang memberikan pemakluman kepada masyarakat yang membakar hutan untuk keperluan buka lahan.

Berikut bunyi aturan larangan pembakaran hutan di Pasal 69 UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, seperti dikutip detikcom dari situs resmi DPR RI:

Pasal (1) Setiap orang dilarang:

a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
b. memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia;
d. memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
e. membuang limbah ke media lingkungan hidup;
f. membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;
g. melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
h. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
i. menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; dan/atau
j. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.

Pasal (2)

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing.

Nah kearifan lokal inilah yang kemudian jadi pasal pemakluman bagi masyarakat yang membakar hutan untuk membuka lahan. Hal itu tercantum pada bagian penjelasan sebagai berikut:

Kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektare per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat  bakar sebagai pencegah penjalaran api ke wilayah sekelilingnya.

Lalu apakah UU yang masih berisi pasal karet ini akan direvisi oleh DPR? (van/nrl)