"Mengumpulkan kembali pasukan yang berserakan," kata Amali ketika ditanya pembicaraan usai pertemuan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (23/10/2015).
Amali masih enggan membeberkan panjang lebar tentang metode dan tujuan pengumpulan pasukan tersebut. Apakah ini akan berujung ke Munas?
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Amali, Novanto mengaku menyerahkan urusan partai diserahkan ke kader yang lain. "Saya lebih konsentrasi ke DPR," ucapnya menirukan Novanto.
Mahkamah Agung (MA) sudah memutuskan membatalkan surat keputusan Menkum HAM yang mengesahkan kepengurusan kubu Agung. Mereka pun masih menunggu bunyi SK baru yang akan diterbitkan Menkum HAM.
"Kita belum tahu SK Menkum HAM yang akan terbit itu seperti apa," ungkap Amali.
Putusan MA memang menguatkan putusan PTUN Jakarta yang mengembalikan kepengurusan Golkar ke hasil Munas Riau 2009. Dan di Munas Riau 2009 lalu, ada rekomendasi agar Golkar menggelar munas pada tahun 2015 ini. Kubu Agung lalu mendesak munas tersebut diadakan.
"Kewajiban Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie harus segera menggelar Munas kembali tahun 2015 ini sebagaimana hasil rekomendasi Munas Riau," kata Ketua DPP Golkar kubu Agung Laksono, Ace Hasan Syadzily, kepada wartawan, Rabu (21/10/2015).
Hanya saja, permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh kubu Ical. Mereka khawatir nanti ada perpecahan lagi.
"Nggaklah, saya kira kan tahu semua sudah selesai. Cukup satu tahun Golkar begini (pecah)," kata Sekjen Golkar hasil Munas Bali, Idrus Marham, kepada detikcom, Rabu (21/10/2015). (imk/tor)











































