Pekerja Tol yang Ancam Mogok Kerja Mengadu ke Fraksi PAN di DPR

Pekerja Tol yang Ancam Mogok Kerja Mengadu ke Fraksi PAN di DPR

Indah Mutiara Kami - detikNews
Kamis, 22 Okt 2015 18:50 WIB
Pekerja Tol yang Ancam Mogok Kerja Mengadu ke Fraksi PAN di DPR
Foto: Indah Mutiara Kami
Jakarta - Fraksi PAN di DPR menerima aduan dari perwakilan pekerja kontrak PT Jalan Tol Lingkarluar Jakarta (JLJ) yang akan melakukan mogok kerja pada 28, 29 dan 30 Oktober. PAN berjanji akan mempertemukan serikat pekerja dengan Komisi VI DPR.

"Kita tidak berharap mogok kerja itu terjadi karena itu artinya Jakarta akan lumpuh total. Sebelum itu terjadi, Jasa Marga harus serius karena sudah ada perjanjian tertulis antara Jasa Marga dan PT JLJ," kata Sekretaris F-PAN Yandri Susanto.

Hal itu disampaikan Yandri saat menerima Presiden Serikat Karyawan Jalantol Lingkarluar Jakarta (SKJLJ), Mirah Sumirat di Ruang F-PAN, Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (22/10/2015). Mirah kemudian mencurahkan kegelisahan 3.000 karyawan outsourcing PT JLJ yang mengancam mogok kerja itu.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kami 3.000 tenaga outsourcing di PT Jasa Marga yang ada di pintu tol. Pada November 2013 dialihkan ke JLJ. Juni 2014, dijanjikan jadi karyawan tetap pada November 2015," ujar Mirah.

Namun, Jasa Marga justru membuat anak perusahan baru dan akan mengalihkan karyawan outsourcing ini. Mereka pun protes.

Para karyawan pun protes dan mengancam mogok kerja. Mereka sadar bahwa aksi mereka ini akan berdampak besar, karena dengan tidak adanya petugas, maka tidak ada transaksi di gardu tol sehingga akan tertutup.

"Ini terpaksa, biar pengguna jalan tol tahu, bahwa di dalamnya perusahaan bobrok. Kami pastikan akan mogok kerja, tidak transaksi sehingga otomatis tertutup," ujarnya.

Yandri kemudian menambahkan bahwa PAN mendukung agar 3.000 karyawan PT JLJ diangkat jadi karyawan tetap. Mereka pun meminta negara serius mengatasi ini.

"Jangan dianggap main-main karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak," ujar Yandri.

PAN meneruskan aduan ini ke Komisi VI yang ketuanya adalah kader PAN. Pertemuan dengan para pekerja lalu dijadwalkan pada 28 Oktober 2015. (imk/tor)


Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini