KMP vs KIH Panas Lagi

Jakarta - Pilpres sudah lama berlalu, kini setahun sudah Jokowi-JK memimpin Indonesia. Namun  persinggungan Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat belum juga berakhir.

Belakangan komunikasi KMP dan KIH kembali memanas. Sebabnya adalah beda sikap menjelang paripurna RAPBN 2016 yang bakal digelar akhir Oktober ini.

Paripurna DPR tentang pengesahan RAPBN 2016 menjadi undang-undang seolah jadi medan tempur baru KMP dan KIH. Baik KMP dan KIH sudah mempersiapkan diri menghadapi pengambilan keputusan penting tersebut.

KMP sudah merapatkan barisan, bahkan sudah melobi Ketum PD SBY melalui pertemuan silaturahim politik Selasa (20/10) di The Dharmawangsa Hotel, Jaksel. Semua petinggi KMP hadir dalam pertemuan itu seperti Ketum Gerindra Prabowo Subianto, Ketum Golkar Munas Bali Aburizal Bakrie, Ketum PPP Djan Faridz, Ketum PBB Yusril Ihza Mahendra plus Ketum PD SBY yang hadir memenuhi undangan.

Pertemuan itu membahas evaluasi setahun Jokowi-JK plus rencana menghadapi paripurna RAPBN 2016 di DPR. Namun kekuatan KMP tak kompak juga, Ketum PAN Zulkifli Hasan yang telah menyatakan mendukung pemerintahan hadir di pengujung acara dan hanya mengikuti sesi bersalaman. Pun SBY yang datang memenuhi undangan juga tak memastikan bakal mendukung KMP jikalau paripurna tersebut berakhir voting.

Panasnya KIH dan KMP dirasakan betul di DPR. NasDem, salah satu parpol KIH, mengingatkan KMP agar jangan sampai menyandera RAPBN 2016 demi kepentingan rakyat.

"Kami harapkan rekan-rekan KMP di DPR melalui fraksi memainkan politik yang pro pembangunan dan mengutamakan kepentingan negara. Kami percaya mudah-mudahan tidak ada politik saling menyandera," kata anggota Badan Anggaran DPR dari Fraksi NasDem Johnny G Plate dalam pesan singkatnya, Kamis (22/10/2015).

KMP yang menyadari disenggol pun bereaksi keras. PKS langsung menegaskan bahwa mundurnya pengesahan RAPBN 2016 yang jadi salah satu pemicu ketegangan tak lain karena kesalahan pemerintah.

"Tuduh menuduh itu biasa, lihat realitanya. Pemerintah yang sebabkan perlambatan ini," kata anggota DPR dari PKS, Hidayat Nur Wahid di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (22/10/2015).

Lalu apakah KM dan KIH bakal benar-benar adu kuat di DPR untuk menentukan nasib RAPBN 2016, ataukah keduanya negarawan dan mendukung RAPBN 2016 demi kepentingan seluruh rakyat Indonesia? (van/nrl)