.webp)
"Kami harapkan rekan-rekan KMP di DPR melalui fraksi memainkan politik yang pro pembangunan dan mengutamakan kepentingan negara. Kami percaya mudah-mudahan tidak ada politik saling menyandera," kata anggota Badan Anggaran DPR dari Fraksi NasDem Johnny G Plate dalam pesan singkatnya, Kamis (22/10/2015).
Dia menyindir agar pihak KMP bila memang melakukan lobi maka untuk kebaikan negara. Namun, jika lobi dilakukan untuk mengesampingkan Undang-Undang APBN yang bisa mendorong pelebaran disparitas kesenjangan antar wilayah, maka harus ditolak.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Namun, jika lobi mengesampingkan undang-undang keuangan negara, mendorong pelebaran disparitas kesenjangan antar wilayah dan memaksakan DPR mempunyai hak usul anggaran dapil yang mencaplok kewenangan usulan anggaran pemerintah, maka itu tentu tidak sewajarnya," sebut Johnny yang juga Wakil Ketua Fraksi NasDem itu.
"Pemerintah harus menolak lobi seperti itu. Kami menolak lobi seperti ini. Kami harapkan RUU APBN 2016 tidak disandera mengingat pengesahan menjadi UU APBN 2016 sudah diundur dari tanggal 22 Oktober menjadi 30 Oktober 2015," ujar anggota Komisi XI DPR itu.
Dia berpendapat masa penundaan yang seharusnya Kamis hari ini menjadi Jumat pekan depan bisa berdampak terhadap program pemerintah.
"Penundaan pada hari terakhir masa sidang ini yang berdampak pada terganggunya program pemerintah," tuturnya.
Dia menegaskan pembahasan di Banggar DPR terkait persoalan ini masih berjalan. Ia ingin segera disahkan UU APBN untuk kepentingan rakyat.
"Pembahasan di Banggar masih berlangsung, kita lihat perkembangannya mudah-mudahan menghasilkan UU APBN 2016 yang pro rakyat," katanya.
(hty/van)
