.webp)
DPR memastikan pengesahan RAPBN 2016 tidak mungkin dilakukan pada tanggal 22 Oktober besok, atau beberapa hari sebelum Presoden Joko Widodo bertolak ke Amerika Serikat.
"Kemarin dikasih waktu dua tiga hari rasanya juga tidak mungkin. Memang target kalau bisa tanggal 22 Oktober. Mungkin mau ngejar sebelum Pak presiden berangkat ke Amerika. Tapi kan nggak bisa seperti itu. Secara hukum ada waktu sampai tanggal 29-30 Oktober untuk finalisasi APBN," kata anggota Fraksi Gerindra DPR Mohamad Hekal di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (21/10/2015).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Nah bahasa penundaan juga aneh. Biasanya kalau ada penundaan seharusnya dibintangin, dalam arti kalau nanti item-item ini memang nggak ada dananya dari Pemerintah pada saat pengajuan APBN-P, itu yang menjadi prioritas yang dimasukkan ke APBNP," jelas Hekal.
Di luar keanehan surat itu, Hekal memandang memang diperlukan penundaan pengesahan RAPBN 2016. Menurutnya pembahasan RAPBN 2016 masih perlu pendalaman.
Hekal mengatakan pengesahan akan dilakukan tanggal 29 Oktober, sebab lebih efektif daripada di 'kebut' ketuk palu Kamis (22/10) besok.
"Tanggal 29 Oktober yang pasti lebih efektif dari pada tanggal 22," ujarnya.
Soal penundaan pengesahan RAPBN 2016 diungkap oleh Koordinator Harian KMP Idrus Marham. Idrus mengatakan pertemuan KMP dan SBY pada Selasa (20/10) kemarin malah salah satunya membahas penundaan pengesahan RAPBN 2016.
"Elite-elite partai politik kalau ketemu namanya silahturahmi tentu bicara banyak hal. Eksplor masalah yang berkembang sekarang ini. kita tahu semuanya seperti tadinya rencana RAPBN tanggal 22 Oktober ditunda jadi tanggal 30 Oktober," kata Idrus.
Selain menyinggung soal RAPBN 2016, pertemuan KMP dan SBY juga membahas soal pernyataan sikap terkait setahun Pemerintahan Jokowi-JK. KMP dan PD akan membuat pernyataan sikap terkait setahun Pemerintahan Jokowi-JK. (tor/tor)
