Ini Rapor Merah dan Biru Setahun Jokowi Versi Pentolan Partai

Jakarta - Sejumlah pimpinan partai politik bersuara menyoroti setahun pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Ada yang memuji, ada pula yang
mengkritik pedas.

Pemerintahan Jokowi-JK baru berjalan seumur jagung. Pada 20 Oktober 2015, usianya genap setahun. Di usia yang belia, kinerja Jokowi-JK menjadi sorotan. Salah satunya, penilaian dari politisi-politisi.

Kinerja pemerintahan Jokowi-JK dalam setahun dinilai pentolan Gerindra jauh panggang dari api. Janji kampanye Jokowi belum terealisasi. Solusinya, reshuffle kabinet. Presiden PKS Sohibul Iman memberikan nilai merah bagi kinerja Jokowi-JK, terutama di bidang ekonomi hingga penegakan hukum.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Berbeda dengan Gerindra dan PKS, Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul justru memuji pemerintahan Jokowi-JK. Ia memberi nilai 9 alias rapor biru (nilai bagus) untuk kinerja Jokowi dan para menteri.

Tidak melulu memberi nilai, masukan-masukan membangun juga diberikan oleh pentolan parpol. Ketua Umum DPP Partai Golkar Munas Bali, Aburizal Bakrie, berharap pemerintahan Jokowi-JK mampu membawa kehidupan masyarakat lebih makmur ke depannya. Harapan yang sama juga disampaikan
Ketua MPR Zulkifli Hasan yang berpesan agar Presiden Jokowi lebih memperkuat semangat persaudaraan dan menyentuh rakyat. PAN juga menilai perlu ada evaluasi oleh Jokowi atas kinerja menteri-menterinya, terutama untuk kementerian bidang ekonomi.

Begini 'warna' rapor Jokowi-JK:

1. Jauh Panggang dari Api

Foto: Lamhot Aritonang

Gerindra merasa janji-janji kampanye Jokowi belum terealisasi, alias tak mencapai target.

"Ada target, ukurannya adalah janji kampanye Jokowi. Kalau itu ukurannya, hampi-hampir jauh panggang dari api," kata Sekjen Gerindra Ahmad Muzani di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (20/10/2015).

Muzani menyoroti pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan sebesar 7 persen tidak tercapai. Target penyerapan tenaga kerja juga tak terealisasi, malah menurut Muzani, puluhan ribu orang di-PHK. Kesalahan bisa bersumber pada menteri atau Jokowi sendiri, bisa pula salah momentum kebijakannya. Solusinya, bisa saja reshuffle kabinet.

Kritik senada juga disampaikan Waketum Gerindra Fadli Zon. Fadli Zon sedang berada di Swiss dalam rangka 133rd Inter-Parliamentary Union (IPU) atau sidang parlemen dunia di Jenewa. Seperti biasa, Wakil Ketua DPR ini melontarkan kritik tajam ke Jokowi.

"Jokowi berjanji membangun 100 technopark, 50 ribu puskesmas, 100 pusat industri perikanan, 1.000 kampung nelayan, 1.000 desa daulat benih. Sudah satu tahun berjalan, belum tampak tanda-tandanya," kata Fadli Zon dalam keterangan tertulis, Selasa (20/10/2015).

2. Tidak Bagus

Foto: Lamhot Aritonang

Presiden PKS Sohibul Iman menilai rapor pemerintahan Jokowi tidak bagus.

"Saya kira semua sudah tahu rapornya tidak bagus, saya kira begitu," kata Sohibul.

Dari sisi ekonomi, hasil kerja Jokowi-JK dipandang tak menggembirakan. Pertumbuhan ekonomi tak sesuai harapan, pengangguran masih banyak.
Sisi penegakan hukum, PKS memandang kisruh KPK-Polri sebagai salah satu catatan kurang baik setahun Jokowi. "Ini membuat penegakan hukum semakin tidak keliatan arahnya," kata dia.

Dalam ranah lainnya, PKS menyoroti persoalan penanganan bencana asap yang menyengsarakan banyak orang. "Itu PR yang payah menurut saya, pemerintah tidak terlalu sigap," ujarnya.

Solusinya, menurut dia, bukan reshuffle jawabannya. Namun, kata Sohibul, Jokowi harus menunjukkan kepemimpinannya dengan lebih kokoh agar para menterinya bisa bekerja lebih baik lagi.

3. Nilai 9

Foto: Rengga Sancaya

Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul menilai kinerja Presiden Jokowi yang telah menjabat selama setahun ini bernilai bagus. Bahkan nilainya mencapai 9 dalam skala 1 sampai 10.

"Kalau saya ditanya nilainya, tetap baik. Saya kasih nilai 8, kalau perlu saya kasih 9," kata Ruhut di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (20/10/2015).

Namun demikian, dia menilai kabinet Jokowi perlu berlari kencang mengimbangi kegesitan Jokowi. Ini agar program-program pemerintah berjalan efektif.

Jokowi dinilainya memiliki mobilitas tinggi, selalu berkeliling Indonesia. Ini menunjukkan Jokowi benar-benar bekerja. Soal ekonomi, ternyata Jokowi mampu mengatasi gejolak nilai tukar rupiah. Memang, semula USD 1 seharga Rp 14 ribu. Namun kini sudah berubah.

4. Makmurkan Rakyat

Foto: Agung Pambudhy

Ketua Umum DPP Partai Golkar Munas Bali, Aburizal Bakrie menyoroti visi nawa cita Jokowi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

"Dengan visi Nawacita kami meyakini bahwa pemerintahan Jokowi-JK tetap berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan membuat berbagai peraturan yang memihak pada rakyat," ucap Aburizal Bakrie dalam keterangan tertulis, Selasa (20/10/2015).

Ical menyoroti soal kebijakan penyediaan lapangan kerja pemerintah, di mana terjadi gelombang PHK yang mengakibatkan meningkatnya angka pengangguran. Berdasarkan evaluasi Partai Golkar, masyarakat betul-betul dalam keadaan sulit, harga bahan pokok tinggi, tetapi pendapatan masyarakat tetap. "Karenanya masyarakat harus mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh dari pemerintah. Kita mengharapkan bahwa kehidupan masyarakat akan lebih makmur ke depan," ujar mantan Menkokesra itu.

Selain masalah ekonomi, Ical juga mengkritisi kebijakan pemerintah yang membuka keran impor tenaga kerja asing (TKA). Seharusnya pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh masyarakat Indonesia, tidak diserahkan kepada tenaga kerja asing. Ical juga mengharapkan ada program-program pemerintah yang benar-benar menyentuh rakyat ini terlaksana dan tepat sasaran, terutama untuk sisa masa pemerintahan Jokowi-JK 4 tahun ke depan.

5. Evaluasi Menteri

Foto: Grandyos Zafna

Ketua MPR Zulkifli Hasan berpesan agar Presiden Jokowi lebih memperkuat semangat persaudaraan.

"Yang penting kita berharap pemerintahan Pak Jokowi-JK lebih-lebih lagi memperkuat persaudaraan kebangsaan. Peristiwa Tolikara, Singkil, itu jangan sampai terulang lagi. Jadi memperkuat persaudaraan kebangsaan," kata Zulkifli kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (20/10/2015).

Program pemerintahan Jokowi-JK diharapkan lebih menyentuh masyarakat. Jokowi diharapkan mengikuti program pembangunan Presiden pertama RI Soekarno.

Ketua DPP PAN Yandri Susanto berpendapat perlu ada evaluasi oleh Presiden Jokowi atas kinerja menteri-menterinya.

"Kalau evaluasi kabinet perlu, terutama berkaitan dengan menteri-menteri teknis. Kalau kemarin kan evaluasi untuk Menko-menko," ujar Yandri.

Yandri mengatakan evaluasi itu terutama untuk kementerian bidang ekonomi. Jika masalah ekonomi negara baik, maka masalah politik hukum dan keamanan akan mengikuti iklim perekonomian tersebut.