Anggap Panwas Pilkada Surabaya Lembek, PDIP Beri Nilai 4

Surabaya - Ketidaktegasan Panwas mentertibkan atribut kampanye ilegal di Pilkada Kota Surabaya membuat PDIP kecewa. Selain atribut, banyak pelanggaran yang sudah dilaporkan disertai bukti namun tidak ada tindakan.

"Kami sudah laporkan, tapi ketegasan panwas mana. Mandul," tegas Ketua PDIP Surabaya, Whisnu Sakti Buana usai pembekalan saksi tim Risma-Whisnu di Gedung Wanita, Selasa (20/10/2015) malam.

Whisnu mencontohkan pelanggaran yang bisa ditindak oleh panwas, diantaranya stiker branding di angkutan kota. Menurut Whisnu yang juga calon wakil walikota nomor urut 2 ini, jika panwas secara SDM tidak bisa mengcover, bisa meminta bantuan penertiban ke pemerintah kota.

"Kalau bemo tinggal ditunggu di terminal, bisa minta bantib, ke linmas satpol maupun dishub. Itu mudah saja," imbuh Whisnu sambil menggelengkan kepala karena heran dengan sikap panwas.

Whisnu yang berpasangan Tri Rismaharini ini juga menegaskan PDIP tidak akan melakukan aksi turun ke jalan serta melakukan sweeping terhadap atribut kampanye ilegal. "Kita tegas tidak akan turun ke jalan. Jika saya disuruh beri nilai saya beri 4, jauh dari puas," imbuh dia.

Hal senada dikatakan Risma, calon walikota yang berpasangan dengan Whisnu. Ia mengaku sangat sedih dengan ketidaktegasan panwas dalam melakukan pengawasan pilkada Surabaya.

"Saya juga sedih sebetulnya. Tapi mau apa saya. Wong semua bukti pelanggaran pembagian sembako dan uang sudah dilaporkan tapi tidak ada aksi," ujar Risma.

Calon Wali Kota Surabaya yang diusung PDIP ini menegaskan pihaknya selama ini seluruh aturan sudah diikuti sesuai peraturan yang berlaku. Namun, ada pelanggaran dan sudah dilaporkan tapi tidak ada tindakan. Risma khawatir akan merusak sistem yang sudah baik menjadi rusak.

"Kami juga ikuti disiplin, tidak lakukan money politik kami taati, kami ikuti semua. Di segala lini kita dapat. Sistem itu kalau dirusak akan merusak semua," pungkas Risma. (ze/imk)