Paripurna DPR Juga Sempat Panas Soal Rebutan Mitra Komisi

Jakarta - Rapat paripurna DPR RI yang berlangsung siang hingga sore hari tadi diwarnai ketegangan membahas rencana perubahan tata tertib DPR. Saat suasana mereda, rapat kembali memanas, kali ini pangkal masalahnya soal 'rebutan' mitra komisi.

Pembahasan agenda terakhir itu berjudul 'Penetapan Kembali Mitra Kerja Komisi II, IV, V, VII dan X DPR RI'. Mitra kerja komisi adalah penempatan kementerian sebagai mitra pada komisi-komisi DPR.

Pimpinan paripurna Agus Hermanto membacakan perubahan yang ditetapkan, yaitu 3 kementerian yang nomenklaturnya diubah oleh Jokowi-JK, sehingga bermitra dengan 2 komisi.  

Yaitu Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dari komisi II dan V menjadi mitra komisi V, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dari Komisi VII dan IV menjadi mitra komisi IV, dan Kemenristek Dikti dari komisi VII dan X menjadi komisi X DPR.

Masalah kemudian muncul, karena jika perubahan itu disetujui ternyata komisi VII hanya akan punya satu mitra yaitu Kementerian ESDM. Padahal ada 34 kementerian ditambah lembaga, sementara komisi DPR ada 11 komisi.

"Masa komisi VII cuma satu (mitra), saya tidak setuju Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ditarik dari komisi VII!" ucap anggota komisi VII asal NasDem Kurtubi.

Hal senada disampaikan wakil ketua komisi VII Setya Widya Yuda. Menurut Setya, pimpinan DPR harus menetapkan secara proporsional jumlah minimal kementerian yang bermitra dengan komisi-komisi DPR.

"Tidak mungkin satu komisi hanya satu mitra. Cara berpikir yang harus disepakati satu komisi minimal dua mitra. Nampaknya pimpinan fraksi melakukan lobi kepada pimpinan DPR yang membuat kebingungan," interupsi Satya Yuda.

"Pimpinan sekarang putuskan seolah wajar satu komisi satu mitra. Disepakati dulu satu komisi berapa mitra," tegas politisi Golkar itu.

Paripurna lalu menjadi gaduh karena beberapa anggota DPR lain setuju alias girang dengan perubahan mitra tersebut, terutama anggota dari komisi yang mendapat mitra kementerian baru.

Entah apa masalahnya dengan 'rebutan' mitra komisi tersebut. Meski menurut Setya Yuda terkait dengan efektifitas dan efisiensi kinerja komisi-komisi dan alat kelengkapan dewan lain.

Agus Hermanto kemudian mengambil keputusan cepat untuk menyelesaikan masalah itu melalui forum lobi. Hal itu juga dilakukan saat menengahi keributan pada pembahasan tentang rencana perubahan tata tertib DPR beberapa menit sebelum agenda ini.

Tok! Agus minta segera digelar forum lobi. Tapi suara ketokan palu itu justru menuai interupsi makin ramai. Agus lupa menjelaskan siapa saja yang ikut lobi dan fokus pembahasannya. Pasalnya ini hanya menyangkut 3 komisi.

"Yang mau dilobi itu apa ketua? Siapa peserta lobinya! Ini payah ini!" teriak salah seorang anggota di tengah keriuhan interupsi.

"Pak Fahri jangan keluar dulu..." sahut anggota lain dari microphone melihat Fahri meninggalkan kursi pimpinan.

Di tengah keriuhan itu, salah seorang anggota mendesak agar pembahasan mitra komisi lebih baik ditunda. Sejurus kemudian Agus Hermanto pun buru-buru menengahi dan menawarkan untuk ditunda pembahasannya.

"Kalau seluruhnya belum disetujui, seluruhnya kita tunda," ucap Agus disusul ketoka palu. Tok!

Dengan berakhirnya perdebatan pada agenda terakhir itu, maka berakhir pula paripurna DPR hari ini. Saat berakhir, waktu menunjukkan beberapa menit lagi akan memasuki magrib. Seluruh wakil rakyat itu pun akhirnya meninggalkan ruang paripurna. (bal/tor)