.webp)
"Harus dilakukan dalam waktu dekat, karena tahun depan sudah APBN baru. Karena reshuffle berpotensi menimbulkan kegaduhan politik, akhirnya tidak bisa memaksimalkan akselerasi ekonomi. Karena itu hal-hal yang mengganggu stabilitas politik itu harus diganti," kata Direktur Eksekutif SMRC Djayadi Hanan usai paparan hasil survei di kantor SMRC, Jl Cisadane, Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2015).
Ia mengatakan 1 tahun berjalannya pemerintahan sudah cukup untuk menilai kinerja para menteri. Tahun ini disebutnya sebagai langkah untuk konsolidasi politik namun 2016 harus digunakan untuk bekerja. Meski begitu, ia menyoroti alasan perombakan kabinet ini. Jika hanya mengikuti desakan politik, maka masyarakat akan menilai negatif.
"Semuanya tergantung pada figur yang diganti dan yang menggantikan. Karena sudah tidak bisa menambah menteri lagi kan? Apakah dari parpol atau tidak? Presiden harus me-manage agar tidak ada kegaduhan," ucapnya.
Lalu sektor apa yang lemah dalam setahun pemerintahan Jokowi ini? Ternyata tingkat kepuasan masyarakat terhadap Jokowi di sektor ekonomi, penegakan hukum dan politik, mendapat sentimen negatif.
"Evaluasi pada kondisi nasional seperti ekonomi nasional, politik dan penegakan hukum dan korupsi cenderung negatif," katanya.
Survei ini dilakukan pada 1.220 responden dari 34 provinsi di Indonesia. Melalui proses random sampling, wawancara dilakukan dengan proses tatap muka sejak 7 Oktober hingga 13 Oktober 2015. Margin error survei ini sekitar 3,1 persen dengan akurasi 95 persen.
Sebanyak 41 persen responden yang menilai kondisi ekonomi Indonesia tahun ini lebih buruk dari tahun sebelumnya. Hanya 22 persen yang menilai kondisi ekonomi lebih baik dari tahun sebelumnya.
Angka ini disebutnya lebih buruk dari masa pemerintahan SBY di tahun pertama periode pertama dan kedua menjabat. Angka kepuasan itu mencapai 63 persen. Faktornya lebih pada ekonomi makro seperti tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan kemiskinan. "Periode pertama SBY keadaan ekonomi buruk. Baru setelah 3 tahun menjabat, ekonomi mulai membaik. Mengikuti tren itu, semoga Jokowi bisa mengikuti," harapnya.
Survei ini juga mengungkap kinerja pemerintah Jokowi-JK di sektor keamanan cukup memuaskan masyarakat. "Evaluasi terhadap keamanan positif. Responden menilai kondisi keamanan lebih baik sebesar 48 persen dan yang menilai buruk hanya 24 persen. Evaluasi pada kondisi nasional seperti ekonomi nasional, politik dan penegakan hukum dan korupsi cenderung negatif," ungkapnya.
Sementara itu di bidang politik, sebanyak 36 persen responden menilai lebih buruk dari tahun lalu. Angka ini menurun dari survei yang dilakukan SMRC pada Juni 2015 yang angka presentasi penilaian buruknya mencapai 38 persen.
"Reshuffle mungkin memperbaiki persepsi publik," pungkasnya menawarkan solusi.
(van/nrl)
