.webp)
"Ada target, ukurannya adalah janji kampanye Jokowi. Kalau itu ukurannya, hampi-hampir jauh panggang dari api," kata Sekjen Gerindra Ahmad Muzani di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (20/10/2015).
Muzani menyoroti pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan sebesar 7 persen tidak tercapai. Target penyerapan tenaga kerja juga tak terealisasi, malah menurut Muzani, puluhan ribu orang di-PHK.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kesalahan bisa bersumber pada menteri atau Jokowi sendiri, bisa pula salah momentum kebijakannya. Solusinya, bisa saja reshuffle kabinet.
"Tentu saja Presiden punya cara, tak perlu berlama-lama mengambil langkah. Barangkali salah satunya reshuffle, sekali lagi barangkali. Namun itu hak prerogatif Presiden," kata Muzani.
Reshuffle kabinet sebenarnya juga sudah dilakukan Jokowi pada kesempatan yang lampau. Namun Muzani melihat malah terjadi disharmoni antara menteri satu dengan penggawa pemerintahan yang lain. Bagaimanapun, Jokowi perlu segera memperbaiki nilai merah yang disematkan pihak Gerindra itu.
"Merahlah nilainya. Tapi biasanya kan belajar lagi, bisa mengulang (pelajaran) lagi. Kita kasih kesempatan remedial," ujar Muzani.
Kritik senada juga disampaikan Waketum Gerindra Fadli Zon. Fadli Zon sedang berada di Swiss dalam rangka 133rd Inter-Parliamentary Union (IPU) atau sidang parlemen dunia di Jenewa. Seperti biasa, Wakil Ketua DPR ini melontarkan kritik tajam ke Jokowi.
"Jokowi berjanji membangun 100 technopark, 50 ribu puskesmas, 100 pusat industri perikanan, 1.000 kampung nelayan, 1.000 desa daulat benih. Sudah satu tahun berjalan, belum tampak tanda-tandanya," kata Fadli Zon dalam keterangan tertulis, Selasa (20/10/2015).
Fadli mengatakan, Jokowi janji tidak akan ada transaksi politik dalam pembentukan kabinet, faktanya justru sebaliknya. Begitu juga Jokowi janji jaksa agung akan ditempati orang bukan dari parpol, faktanya malah diangkat dari kader partai.
"Berjanji membangun sistem birokrasi online dalam dua minggu setelah dilantik, faktanya tak ada. Tidak akan mencabut subsidi BBM, faktanya subsidi dikurangi bahkan dicabut," lanjutnya.
Janji lain yang dicatat Fadli Zon dan dianggap tak ditepati adalah pernyataan Jokowi akan hanya ada di kantor 1-2 jam, tapi faktanya tak demikian.
"Membuka 15 juta lapangan kerja baru, faktanya saat ini justru banyak rakyat di PHK. Malah impor buruh ribuan asing," lanjut politisi Gerindra itu.
Fadli Zon melihat, pemerintah satu tahun ini masih sibuk bagi-bagi kekuasaan dan baru bisa membahagiakan tim suksesnya melalui pembagian jabatan sebagai komisaris dan direksi BUMN ketimbang menyejahterakan rakyat.
"Jika ditanya apa penyebabnya, satu tahun ini hambatan pemerintah lebih dikarenakan faktor internal pemerintah. Tak ada leadership dan gagal membangun tim yang berkualitas dalam kabinet. Jadi lambatnya pemerintah karena hambatan internal," kritik Fadli Zon.
"Situasi ekonomi sekarang terpuruk, pertumbuhan hanya di kisaran 4 persen padahal janji Jokowi menargetkan 7 persen. PHK di mana-mana dan harga barang-barang meningkat. Saya tak mendengar adanya suara rakyat yang puas dengan pemerintahan sekarang," imbuhnya. (van/nrl)
