Ketua Komisi V DPR yang membidangi masalah perhubungan Fary Djemi Francis, meminta pemerintah segera merespon informasi tersebut agar tak menghambat aktivitas pengendara di ruas tol.
"Pemerintah harus cepat antisipasi kalau ada informasi seperti itu. Jangan dibiarkan, seperti kemarin di Tanjung Priok mogok pekerja Pelindo sehingga mengalami kerugian ekonomi yang tak sedikit," ucap Fary kepada detikcom, Selasa (20/10/2015).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tentu bagi kita sudah ada aturan tentang pengangkatan pekerja tetap, ikuti saja. Kalau diikuti saya yakin pekerja bisa mengerti. Saya kira pasti ada sesuatu yang tidak diikuti dengan baik," ujarnya.
Namun tak hanya kepada pemerintah, Fary juga meminta kepada para pekerja untuk mempertimbangkan ancaman tersebut. Pasalnya, tak sedikit kerugian yang akan ditimbulkan dampak dari lumpuhnya aktivitas tol.
"Dari sisi pekerjanya bangun lobi-lobi dan komunikasi. Kita harapkan jangan sampailah menutup tol," ucap politisi asal NTT itu.
Sebelumnya, pekerja di gardu-gardu tol berencana akan menutup pintul tol pada 28, 29, dan 30 Oktober mendatang. Langkah itu dilakukan sebagai protes karena urusan kesejahteraan 3 ribu pekerja tol yang terancam.
"Ini kita lakukan pertama kali. Kami masuk kerja tapi tidak melakukan pekerjaan, kami tidak melayani pengguna jalan tol," terang Presiden Serikat Karyawan Jalantol Lingkarluar Jakarta (SKJLJ), Mirah Sumirat, Selasa (20/10/2015).
Menurut Sumirat, keputusan ini sudah melalui jalan panjang. Pihaknya sudah berunding dengan pihak JLJ, namun hasilnya buntu. Demikian juga dengan pihak Jasa Marga, tak ada kesepakatan.
Sejumlah ruas pintu tol yang akan ditutup itu yakni Pondok Ranji, Pondok Pinang, Fatwamwati, Lenteng Agung, Bambu Apus, Pasar Rebo, Taman Mini, Jati Warna, Jati Asih, Kalimalang, Bintara, Pulogadung, Rorotan sampai Cikunir. (bal/dra)











































