.webp)
"Jadi, pertama, DPR tentunya secara umum memberikan suatu apresiasi terhadap jalannya 1 tahun Pemerintahan Jokowi-JK. Namun, waktu setahun ini belum bisa disimpulkan atau direpresentasikan mewakili masa Pemerintahan 4 tahun yang akan datang, terlalu prematur untuk mengambil kesimpulan berhasil atau tidaknya di masa satu tahun ini," kata Taufik kepada wartawan, Selasa (20/10/2015).
Dari bidang politik, Taufik menganalisis Pemerintahan Jokowi-JK belum bisa berjalan secara efektif di lima bulan pertama. Penyebabnya tak lain karena kegaduhan politik yang terjadi di DPR antara KIH dan KMP. Kegaduhan ini berakibat tak lancarnya komunikasi DPR dan Pemerintah, yang ujungnya program-program untuk rakyat tak berjalan efektif.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Setelah kegaduhan mereda, hubungan Pemerintah dan DPR berangsung membaik. Komunikasi DPR dan Presiden pun berjalan lancar. Bahkan, menurut Taufik, tahun pertama Jokowi ini menciptakan rekor rapat konsultasi terbanyak antara DPR dan Presiden.
"Periode DPR sekarang ini merupakan yang terbanyak melakukan rapat konsultasi, sudah lebih dari 6 kali dalam 1 tahun pemerintahan ini melakukan rapat konsultasi. Pernah soal kebijakan penunjukkan Kapolri, nomenklatur kementerian, pernah dibahas pula pertemuan konsultasi di Bogor, UU KPK, program-program di situasi ekonomi yang sedang melemah, soal revisi UU Pilkada. Dalam catatan saya sudah lebih dari 6 kali," papar Taufik.
Dari sisi ekonomi, Pemerintahan Jokowi juga tak bisa dinilai berhasil atau tidaknya dari masa satu tahun. Sebab, di awal pemerintahannya, APBN-P 2015 yang disusun Pemerintah Jokowi-JK sebagian besar meneruskan program pemerintahan sebelumnya.
"Pada APBN-P 2015, Jokowi-JK masih meneruskan program-program yang telah disetujui di periode sebelumnya dengan melakukan adjusment dengan parameter ekonomi kekinian. Lalu di April-Agustus, seperti kita ketahui situasi ekonomi global tidak bersahabat dengan berbagai macam sitausi pelemahan ekonomi yang terjadi di belahan dunia, ada currency war. Pertumbuhan ekonomi di seluruh dunia mengalami perlambatan," ujar doktor ekonomi dari Undip ini.
Program-program Pemerintahan Jokowi-JK baru bisa dilihat di APBN 2016, yang kini tengah dibahas bersama DPR. Penilaian soal keberhasilan pemerintahan bisa terlihat dari program-program di APBN 2016 ini.
Dari penjabarannya, Taufik mengatakan ada dua hal yang bisa digarisbawahi di setahun Pemerintahan Jokowi-JK, yaitu stabilitas politik yang makin baik dan kondisi ekonomi yang masih belum menggembirakan.
"Di sinilah barangkali sesuatu hal tidak ada yang sempurna, tapi patut kita syukuri sekarang ini proses komunikasi politik Presiden dan DPR relatif terjadi harmoniasasi, sudah tidak ada sekat yang terlalu tajam, kecuali untuk prioritas momentum pertumbuhan ekonomi yang harus kita pertahankan bersama-sama antara pemerintah dan DPR," ujarnya.
(tor/van)
