Kebakaran Lahan, Singapura Beri Denda Perusahan Perkebunan

Jakarta - Kebakaran lahan yang menyebabkan kabut asap di Indonesia juga berdampak ke Singapura. Negeri 'seribu satu larangan' itu menjatuhkan sanksi bagi perusahaannya yang memiliki kebun di Indonesia.

Menurut Direktur Inventarisasi Pemantauan Sumber Daya Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Ruwanda Agung, pihaknya kini akan menerapkan kebijakan baru. Ke depan, porsi pencegahan akan lebih besar dibanding proses penanganan kebakaran lahan.

"Kalau sekarang 80 persen penanganan kebakaran dan 20 persen itu pencegahan. Kebijakan ke depan akan kita balik. 80 persen untuk pencegahan," ucap Ruwanda dalam Diskusi di Kantor BPPT, Jl MH Thamrin, Jampus, Selasa (20/10/2015).

Ia pun menyebut, negara tetangga seperti Singapura sudah tidak lagi menuntut Indonesia terkait kiriman kabut asap ke negara mereka. Kini kebijakan mereka adalah memberikan sanksi bagi perusahaan asal Singapura yang memiliki perkebunan di Indonesia dan diduga melakukan perluasan acara dengan cara pembakaran lahan.

"Singapura sekarang sudah nggak tuntut ganti rugi ke kita karena sudah ada perjanjian. Mereka malah tuntut perusahaan mereka sendiri karena (kabut asap) juga merugikan rakyatnya. Mereka gugat, sehari 50-100 USD," tutur Ruwanda.

Senada dengan Kementerian LHK, Sekretaris Umum BNPB Dodi Ruswandi juga menyatakan pencegahan lebih baik dibanding melakukan pemadaman. Ini disebutnya menjadi tanggung jawab semua pihak.

"Sebab kalau sudah terbakar sulit memadamkannya. Makanya kalau bisa mengurangi. Ekskalasi besar sekali, makanya harus mencegah. Unsur pencegahan ada 3, pemerintah, dunia usaha dan masyarakat," jelas Dodi.

BNPB mengatakan, dengan kondisi bencana El Nino usaha pemadaman kebakaran lahan memang menjadi lebih sulit. Apalagi dengan luasnya wilayah di Indonesia.

"Malaysia sudah ke sini, saya terbang dengan mereka. Kata mereka memang besar sekali ya pak Dodi. Indonesia itu sangat luas. Sekarang kondisi lebih berat karena kekeringan di mana-mana," ucapnya.

Kerjasama semua pihak menurut Dodi sangat diperlukan. Sulitnya menangani gambut yang terbakar menjadi kendala dalam proses pemadaman api.

"Kami dari unsur pemerintah, baik BNPB, kemeterian LHK. Kami sangat-sangat membutuhkan iptek. Kami ke depan mau buat early warning system bersama UGM. Kita jangan ragu-ragu kalau mau investasi di bidang iptek," tukas Dodi.

Salah satu wilayah yang terkena bencana kebakaran lahan dan kabut asap adalah Riau. Pemprov Riau sendiri mengaku sebenarnya pohak mereka sudah melakukan pencegahan dengan persiapan selama 3 bulan sebelum musim kemarau.

"Kadang yang nggak disadari, gambut itu nggak dibakar juga berasap. Saking keringnya terbakar di dalam, asap keluar. Ternyata tipikal gambut banyak. Tiga bulan sebelum itu musim datang, kita siapkan. Di posko Lanud Pekanbaru. Musim kering kan Februari dan Agustus," terang Kepala Badan Penghubung Pemda Riau di Jakarta Doni Aprialdi dalam kesempatan yang sama.

Meski demikian, Doni mengakui kondisi ini sangat sulit meski pencegahan sudah dilakukan. Bahkan saat hotspot di wilayahnya sudah tidak ada, Riau juga masih tetap merasakan kabut asap.

"Kita sudah persiapan terus. dari mulai camat dan kelurahan bekerja. Tapi musim kemarau ini memang sulit. Sekarang kan yang kita rasakan sap kiriman, jarak pandang 300 meter. Itu kiriman dari lahan terbakar di Jambi dan Sumsel. Di Riau sudah nggak ada hotspot," tutupnya.



(elz/jor)