Namun sebenarnya seberapa perlu reshuffle kabinet jilid II? Memang setelah PAN menyatakan mendukung pemerintahan isu reshuffle jilid II bergulir kencang.
Mendekati setahun pemerintahan Jokowi-JK, PAN bahkan sudah setor lima nama menteri kepada Presiden Jokowi. Namun tentu saja reshuffle tidak mungkin didasari bagi-bagi kue kekuasaan semata. Reshuffle diperlukan untuk membuat program-program pemerintahan Jokowi berjalan semakin kencang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Indo Barometer memang membuat survei dan membuktikan masyarakat belum cukup puas dengan kinerja sejumlah menteri (Baca juga: gebrakan kinerja menteri kabinet kerja)
Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKopi) yang juga menggelar survei tentang kepuasan masyarakat terhadap kinerja menteri punya kesimpulan serupa. Karena kinerja menteri yang belum efektif.
Presiden Jokowi diperkirakan akan melakukan perombakan kabinet kerja atau reshuffle jilid II dalam waktu dekat.
"Bila melihat faktor yang menyebabkan ketidakpuasan publik, kelihatannya Jokowi akan mengambil langkah Reshuffle jilid II. Ada beberapa menteri terkait yang disoroti karena harga bahan pokok, rupiah, kabut asap serta BBM," kata Juru bicara KedaiKopi, Hendri Satrio, dalam diskusi 'Setahun Jokowi-JK, Indonesia Sudah Sampai Mana?' di Restoran Dua Nyonya, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (18/10/2015) kemarin.
Hendri melihat sejumlah menteri kurang cepat tanggap mengatasi persoalan di masyarakat belakangan ini. Dia mencontohkan ada kasus kabut asap, harga sembako yang mahal, masalah hukum, dan juga kasus tewasnya aktivis anti-tambang Salim Kancil.
"Saya rasa presiden akan melakukan perombakan kabinet jilid II. Apalagi ada kaitannya dengan kasus-kasus yang melibatkan parpol pendukung dari segi korupsi," sebutnya.
Masuknya PAN ke dalam pemerintahan diprediksi akan menggeser sejumah pos menteri yang semula diberikan kepada parpol Koalisi Indonesia Hebat (KIH).
"Nampaknya PAN mengincar kursi (Menteri) bidang ekonomi dan sosial. Saya rasa sih akan ke sana, industri atau kehutanan mungkin . Yang di sosial mungkin, pariwisata atau komunikasi," prediksinya.
Lalu apakah Presiden Jokowi benar-benar akan melakukan reshuffle kabinet jilid II? Instruksi pimpinan F-PDIP yang melarang seluruh anggota DPR dari PDIP ke luar dari Jakarta hingga akhir Oktober 2015 ini seolah mengonfirmasi isu bakal adanya reshuffle jilid II.
Elite PDIP sendiri terus berspekulasi soal siapa menteri yang bakal direshuffle. Namun tentu saja reshuffle kabinet sepenuhnya adalah hak prerogatif Presiden Jokowi.
(van/fdn)











































