Kasus 'Rada-rada Bloon', MKD Cuma Tegur Fahri Hamzah

Danu Damarjati - detikNews
Senin, 19 Okt 2015 18:14 WIB
Foto: Lamhot Aritonang
Jakarta - Selain memberikan teguran kepada Pimpinan DPR Setya Novanto dan Fadli Zon, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR sekaligus juga memutus teguran untuk Fahri Hamzah. Fahri kena teguran gara-gara kasus pernyataan 'rada-rada bloon' di televisi.

"MKD memutuskan memberikan teguran agar lebih hati-hati ke depannya dalam menjalankan tugas," kata Ketua MKD Surahman Hidayat usai rapat MKD di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (19/10/2015).

Surahman menjelaskan, Fahri diberi teguran terkait suatu talkshow di televisi. Fahri dinilai MKD mengeluarkan pernyataan yang tak sensitif.

"Pilihan kata-katanya dipandang kurang sensitif atau kurang tepat. Suapaya ke depan lebih tepat lagi dalam memberikan statement," kata Surahman yang juga separtai dengan Fahri ini, yakni PKS.

Ucapan kontroversial Fahri ada dalam diskusi di salah satu stasiun televisi swasta. Fahri dilibatkan dalam diskusi dengan Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti soal 7 proyek baru DPR.

Ray mengkritik kebijakan tersebut. Lalu Fahri diberi kesempatan bicara menjelaskan latar belakang 7 proyek yang meliputi pembangunan Alun-alun Demokrasi, Museum dan Perpustakaan, Jalan Akses, Visitor Center, Pusat Kajian, Pembangunan Ruang Anggota DPR dan Integrasi Tempat Tinggal Anggota DPR tersebut.

Video rekaman diskusi itu lalu diunggah ke youtube oleh akun bernama FaceToFace. Sesi pertama Fahri mulai bicara di menit 7:46 hingga 10:02. Berikut penggalan pernyataan Fahri:

"Orang dalam demokrasi itu tidak dipilih karena disukai oleh pimpinan negara atau ditunjuk oleh presiden, tapi dipilih oleh rakyatnya sendiri. Bukan karena dia cerdas, tapi rakyat suka dia, makanya kadang-kadang banyak orang juga datang ke DPR ini tidak cerdas, kadang-kadang mungkin kita bilang rada-rada bloon begitu. Tapi dalam demokrasi kita menghargai pilihan rakyat, karena itulah kita memberikan kekuatan kepada otak dari orang-orang yang datang ke gedung ini dengan memberikan mereka staf, dengan memberikan mereka sistem pendukung, pusat kajian, ilmuwan, peneliti dan lain-lain dan lain-lainnya. Itulah cara kerja dari lembaga demokrasi." (dnu/tor)