Bahas Lapas Narkoba Terpadu Gunung Sindur, Komjen Buwas Datangi Mensos

Jakarta - Kepala BNN Komjen Budi Waseso mendatangi Mensos Khofifah Indar Parawansa. Keduanya membahas mengenai rencana lapas narkoba yang akan dintegrasikan.

Pertemuan digelar tertutup di Kantor Kemensos, Jl Salemba Raya, Senin (19/10/2015) sore. Usai pertemuan pria yang akrab dipanggil Komjen Buwas tersebut menyatakan kedatangannya untuk menindaklanjuti rencana lapas narkoba terpadu yang berada di Gunung Sindur, Bogor.

"Menindaklanjuti Lapas terpadu Gunung Sindur, kita akan libatkan beberapa kementerian. Dari Kemenkes, Kemensos dan Kemenkum HAM," ungkap Komjen Buwas.

Lapas terpadu ini menurut Buwas dibuat agar penanganan pengguna narkoba programnya bisa selesai dalam satu tempat saja. Untuk itu Buwas mendatangi kementerian-kementerian terkait untuk membahas kerjasama agar menyamakan pemahaman.

"Kita juga harus tahu ranah kita apa, tanggung jawab kita apa, dan kementerian apa saja. Kalau sinergi ini kan cepat terwujud," katanya.

Melihat fakta di lapangan di mana, kata Buwas, 72 persen penghuni lapas adalah yang terkait dengan kasus narkoba, BNN ingin melakukan pembinaan yang lebih terstruktur. Untuk Kemsos, ranahnya akan pada proses rehabilitasi.

"Timnya Kemsos jaringan sampai kabupaten, dia bisa sosialisasi. Kemenkes apa, kemenkum HAM apa. Nanti mereka akan berikan sosialisasi, pencegahan, di bidangnya dan perannya," tutur Buwas.

Untuk lapas Gunung Sindur yang digagas sebagai lapas narkoba terpadu disebut Buwas akan dijadikan percontohan. Nantinya jika program berjalan bagus, akan dibuat lapas sejenis di daerah lain.

"Gunung Sindur percontohan dulu, uji coba dulu dan nanti akan dibangun. Kalau ini bagus, tentunya kita akan adakan lagi," tukas mantan Kabareskrim ini.

Senada dengan Komjen Buwas, Mensos Khofifah juga memberikan keterangan serupa di kesempatan terpisah. Dalam program ini Kemensos, kata Khofifah, akan bergerak pada ranah rehabilitasi dengan menyediakan konselor dan pekerja sosial (peksos).

"Kita akan siapkan konselor adiksi dan peksos adiksinya. Tetap pada koridor tupoksi kemensos, apakah yang ada di dalam UU Narkoba atau PP-nya. Sehingga masing-masing kementerian/lembaga sesuai regulasi yang ada. Jadi kemensos tetap fokus pada rehab sosial," jelas Khofifah usai menerima kunjungan Buwas.

"Yang lain ada bantuan permakanan dari kemsos tapi operational cost oleh masing-masing IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapor). Itu ada 118 IPWL," sambungnya.

Mengenai jumlah petugas dari kemensos, menurut Khofifah pihaknya masih harus melihat kondisi di lapangan. Namun itu dipastikan adalah konselor dan peksos yang sudah tersertifikasi dengan jumlah kurang lebih 700 orang.

"Nanti kita lihat dulu, nanti di sana ada berapa klien, karena persiapannya kan untuk lapas yang terintegrasi dengan rehabilitasi sosial. Kita siapkan sejauh mana sesuai proporsi pemenuhan kebutuhan. Konselor dan peksos kan perbandingannya 1 banding 10, maksimal 1 banding 13," terangnya.

Terlepas dari itu, lanjut Khofifah, dalam program ini Buwas tetap mengedepankan langkah pencegahan terhadap penggunaan narkoba. Dan itu memerlukan kerjasama dan sinergi antar kementerian/lembaga.

"Tidak hanya dengan kemsos, karena beliau (Buwas) ingin mengedepankan pencegahan, sebagai lini harus bersama-sama ikut melakukan langkah preventif karena begitu luasnya wilayah Indonesia," beber Khofifah.

"Ini sekarang sepertinya sudah dibangun di Gunung Sindur. Makanya beliau ingin koordinasi ini disegerakan. Selain lapas di situ ada rehabnya. Rehab medik kemkes, rehab sos kemsos. Kalau kemsos pada penyiapan konselor adiksi dan peksos," tutupnya. (elz/slm)