Wakil Ketua DPRD DKI Bantah Hambat Ahok Maju di Pilkada 2017

Jakarta - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M Taufik, membantah tudingan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang menyebut ada upaya anggota dewan menghambat Ahok maju di Pilkada 2017. Ia berpendapat tudingan Ahok tidak berdasar.

"Statement Ahok asal. Kami rasa itu pernyataan yang tidak mendasar. DPRD dibilang menghambat dia jadi gubernur karena pembahasan KUAPPAS panjang," ujar Taufik di Gedung DPRD, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (19/10/2015).

"Dulu ketika pembahasan KUA-PPAS cuma tiga hari, dibilang asal-asalan. Sekarang begitu panjang diskusinya menarik, dia bilang menghambat. Aneh saja. Lama-lama jadi Ahok saja yang merasa paling benar," sindirnya.

Menurut Taufik, proses pembahasan KUA-PPAS 2016 berlangsung cukup alot. Politisi Gerindra itu mengatakan ada sejumlah anggaran yang dipangkas dalam KUA-PPAS 2016 apabila ditotal nilanya mencapai Rp 10,5 triliun. Pemangkasan itu merupakan hasil pembahasan hingga ke tingkat satuan II yang telah mereka lakukan dengan seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD), termasuk dengan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) selama 1 bulan terakhir.

"Sekarang pembahasan KUA-PPAS hasil perubahan. Eksekutif sudah bilang cuma mampu Rp 32 triliun, masa mau dipaksa Rp 37 triliun. Pemotongan itu berdasarkan kesepakatan dengan TAPD," sambung Taufik.

Ditargetkan APBD 2016 bisa disahkan menjadi peraturan daerah (Perda) pada 30 November mendatang. Dari hasil pembahasan antara eksekutif dan legislatif, disepakati besaran KUA-PPAS 2016 besarannya menjadi Rp 62,5 triliun. Jumlah tersebut meleset dari target awal yang sebelumnya sebesar Rp 73,08 triliun.

Sebelumnya, Ahok sempat menyindir ada banyak anggota dewan yang takut dirinya terpilih kembali pada 2017 mendatang. Sehingga mereka kini rajin mengawasi penggunaan anggaran oleh SKPD dan membahas KUA-PPAS dengan 'kejam'. (aws/aan)